Danantara Buka-bukaan soal Penunjukan Direksi-Komisaris BUMN

Chief Operation Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan dalam penunjukan komisaris suatu perusahaan negara (BUMN) yang berada di bawah mereka tak diintervensi presiden.

Pernyataan Dony ia sampaikan saat wawancara dengan CEO Trans Corp Chairul Tanjung (CT) bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan kebijakan Fiskal 2026 yang digelar CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Detik, Jumat (15/8).

"Penunjukan daripada direksi hari ini tidak satupun diintervensi presiden. Saya sampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa komitmen presiden ditunjukkan bahwa saya bersaksi tidak diintervensi presiden," kata Dony saat ditanya bagaimana proses penunjukan komisaris dan direksi perusahaan BUMN.

Lebih lanjut, Dony mengatakan ada mekanisme yang sesuai dan tim yang mengurusi penunjukan direksi dan komisaris BUMN.

"Kita menempatkan orang tepat sesuai kebutuhan," ujar dia.

Persoalan komisaris menjadi sorotan usai Prabowo mengatakan ada komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rapat sebulan sekali yang meraup tantiem hingga Rp40 miliar dalam setahun. Komisaris itu padahal menghadiri rapat sebulan sekali.

"Masa ada komisaris yang rapat 1 bulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun," ujar Prabowo dalam Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian Pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Untuk menghindari hal tersebut berulang, Prabowo telah menginstruksikan BPI Danantara untuk melakukan pembenahan. Upaya itu di antaranya mengurangi jumlah anggota komisaris BUMN hingga menghilangkan tantiem bagi komisaris perusahaan pelat merah.