Alasan Tak Ada Informasi Kenaikan Gaji PNS di 2026

Presiden Prabowo Subianto tidak mengungkap rencana pemerintah menaikkan gaji PNS pada 2026 saat Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR pada Jumat (15/8) kemarin.

Pidatonya lebih banyak berisi postur fiskal dan arah kebijakan, termasuk perintah kepada Menteri BUMN untuk memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah.

Prabowo juga menyebut akan ada pemangkasan jumlah komisaris hingga penghapusan tantiem di BUMN.

"Masa ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun?" ucapnya yang disambut riuh anggota MPR.

Padahal, pada masa Presiden Joko Widodo, nota keuangan kerap menjadi momen pengumuman kenaikan gaji PNS. Misalnya, pada 2023 Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS untuk 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan memang belum ada keputusan dari pemerintah soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026.

Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN tahun depan sudah banyak terserap untuk program-program prioritas nasional.

"Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Ia menjelaskan pemerintah saat ini masih berfokus pada kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sudah disepakati.

Koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini juga terus dilakukan untuk membahas kebutuhan aparatur negara.

Lalu apa program prioritas pemerintah pada 2026 mendatang?

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar RAPBN 2026 menyampaikan delapan program prioritas yang menjadi penyerapan utama anggaran negara. Program-program tersebut mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan rakyat.

Berikut daftar program prioritas Prabowo yang buat kenaikan gaji PNS buram di 2026:

1. Ketahanan pangan - Rp164,4 triliun

Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk memperkuat swasembada pangan. Dari jumlah tersebut, subsidi pupuk mencapai Rp53,3 triliun dan dukungan kepada Bulog sebesar Rp22,7 triliun.

Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional, menekan harga, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Selain itu, alokasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Program ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi komoditas utama, stabilisasi stok, serta penguatan cadangan pangan nasional yang strategis.

2. Ketahanan energi - Rp402,4 triliun

Subsidi energi masih menyerap porsi terbesar anggaran. Pemerintah mengalokasikan dana untuk subsidi BBM, listrik, serta LPG 3 kilogram.

Dengan langkah ini, beban masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global diharapkan tetap terjaga.

Tak hanya itu, anggaran energi juga diarahkan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), insentif biodiesel, serta program listrik desa. Pembangunan infrastruktur energi menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses dan memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh wilayah.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) - Rp335 triliun

Program MBG menjadi salah satu prioritas besar dalam APBN 2026. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita.

Selain memberikan asupan gizi, MBG juga diharapkan memberi dampak ekonomi.

Program ini melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan peternak sebagai penyedia bahan pangan, sehingga membuka lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok lokal.

4. Pendidikan - Rp757,8 triliun

Sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dalam APBN 2026. Anggaran ini mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk 4.000 penerima.

Selain program bantuan, Rp178,7 triliun dari anggaran pendidikan dipersiapkan untuk gaji dan tunjangan guru.

Pemerintah juga mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui investasi pada sarana, kurikulum, serta program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

5. Kesehatan - Rp244 triliun

Anggaran kesehatan diarahkan pada layanan dasar dan perluasan akses. Salah satunya berupa bantuan iuran asuransi kesehatan sebesar Rp69 triliun yang ditujukan bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran.

Selain itu, belanja kesehatan digunakan untuk revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, serta program pemeriksaan kesehatan gratis.

Pemerintah menyatakan langkah ini sebagai investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.

6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM - Rp181,8 triliun

Pemerintah merencanakan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai wadah ekonomi produktif di tingkat lokal. Dukungan pembiayaan murah juga disiapkan melalui perbankan BUMN (Himbara) guna memperkuat permodalan usaha kecil.

Selain itu, tersedia subsidi bunga Rp36,5 triliun dan dana desa Rp60,6 triliun. Belanja ini diarahkan untuk memperkuat peran desa sebagai pusat ekonomi rakyat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

7. Pertahanan, keamanan, dan hukum - Rp424,8 triliun

Sektor pertahanan mendapat alokasi Rp185 triliun, yang diprioritaskan untuk modernisasi alutsista serta penguatan komponen cadangan. Anggaran ini juga diarahkan untuk memperkuat konsep pertahanan semesta.

Sementara itu, sektor keamanan dialokasikan Rp179,4 triliun dan hukum Rp60,4 triliun.

Fokusnya pada peningkatan keamanan dalam negeri serta penindakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk korupsi, narkotika, dan pencucian uang.

8. Investasi, perdagangan, dan perumahan - Rp57,7 triliun

Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah, dengan pembiayaan untuk 770 ribu unit rumah pada 2026.

Anggaran ini mencakup fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp33,5 triliun, dukungan melalui SMF Rp6,6 triliun, dan subsidi bunga Rp5,6 triliun.

Selain itu, terdapat insentif PPN sebesar Rp3,4 triliun bagi rumah komersial. Program ini diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mendukung pertumbuhan sektor properti dan konstruksi.