Poin-poin Penting RAPBN 2026 yang Dijabarkan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di rapat paripurna DPR RI, Jumat (15/8).

RAPBN ini menjadi rancangan anggaran pertama di bawah pemerintahannya, dengan fokus pada penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan pemerataan kesejahteraan di tengah ketidakpastian global.

Lihat Juga : Rupiah Rp16.500 di RAPBN 2026, Sri Mulyani Singgung 'Akrobat' Trump

"APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya.

Berikut poin-poin utama dari RAPBN 2026:

1. Postur dan arah kebijakan fiskal

Belanja negara 2026 direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun. Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah menyatakan akan menjaga fleksibilitas APBN agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi.

Lihat Juga : Mendagri Bantah Kenaikan PBB Daerah Dipicu Efisiensi Anggaran

Pendapatan negara akan dioptimalkan melalui pajak dan penerimaan lain, dengan kebijakan yang disebut diarahkan untuk adil dan terukur.

Belanja negara diupayakan lebih efisien, dengan prioritas pada program yang dinilai berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan layanan publik.

2. Prioritas pembangunan nasional

RAPBN 2026 memuat delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.

Alokasi anggaran terbesar diberikan untuk pendidikan Rp757,8 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, program MBG Rp335 triliun, ketahanan pangan Rp164,4 triliun, dan kesehatan Rp244 triliun.

Beberapa target spesifik antara lain distribusi MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat dan penguatan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

3. Pembiayaan dan belanja negara

Pembiayaan anggaran diarahkan melalui skema yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan APBN.

Pemerintah juga menggabungkan belanja pusat dan transfer ke daerah (TKD) sebagai satu kesatuan untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Subsidi energi dan bantuan sosial disebut akan diarahkan lebih tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengelolaan sumber daya alam direncanakan dilakukan secara efisien untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Lihat Juga : Sri Mulyani Janji Tak Pajaki Orang Miskin meski Target 2026 Naik

4. Target ekonomi dan sosial 2026

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dengan inflasi 2,5 persen dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS.

Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada di kisaran 4,44 persen-4,96 persen, angka kemiskinan 6,5 persen-7,5 persen, dan rasio gini 0,377-0,380.

"Keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi," ujar Prabowo.