Menguak Alasan Prabowo Bentuk Badan Industri Mineral, Karena China?

Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba membentuk Badan Industri Mineral yang salah satu tugas utamanya adalah mengolah logam tanah jarang (LTJ) alias rare earth element (REE).

Uniknya, sosok yang dilantik menjadi Kepala Badan Industri Mineral bukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo lebih memilih mempercayakan posisi penting tersebut kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

Brian adalah sosok anyar di Kabinet Merah Putih. Ia baru mengisi posisi Mendiktisaintek sejak 19 Februari 2025 lalu, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang terkena reshuffle.

Lulusan Sarjana Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) itu masih aktif menjadi menteri, tapi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Walau demikian, belum jelas aturan pembentukan badan baru tersebut dan apa sebenarnya maksud Prabowo.

"Pak Presiden (Prabowo Subianto) meminta kami menjadi Kepala Badan Industri Mineral. Badan ini nantinya mengelola industri material strategis yang terkait untuk industri pertahanan. Mineral-mineral itu salah satunya mineral radioaktif," ungkap Brian selepas pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8).

"Karena ini diharapkan juga muatan teknologinya akan cukup banyak. Jadi, perkembangan-perkembangan yang ada di perguruan tinggi terkait dengan mineral jarang itu diharapkan bisa didorong untuk diaplikasikan di industri," sambungnya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pembagian tugas antara kementeriannya dengan badan baru tersebut. Ia mengklaim dirinya bakal fokus mengurus kebijakan di sektor hulu.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mencontohkan logam tanah jarang ke depan bakal dilarang untuk dikelola masyarakat umum. Ia menegaskan rare earth element akan dikelola langsung negara melalui Badan Industri Mineral.

"Nanti ada tata kelola sendiri dan kita tunggu saja aturannya. Nanti Badan Industri Mineral ini yang akan lihat pohon industrinya (logam tanah jarang) seperti apa. Kita (Kementerian ESDM) siapkan bahan bakunya saja. Produk akhirnya nanti di Badan Industri Mineral yang akan tentukan," tutur Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Jaya Darmawan menilai sebenarnya tidak ada urgensi pembentukan badan baru di Kabinet Merah Putih. Apalagi, sudah ada Kementerian ESDM yang memiliki sumber daya memadai.

Ia berpikiran positif bahwa Prabowo mungkin memang benar-benar menaruh fokus terhadap tata kelola mineral kritis. Namun, Jaya mengingatkan soal kebijakan efisiensi anggaran yang gencar digembar-gemborkan sang Kepala Negara.

Di lain sisi, Jaya menyinggung soal bagaimana peran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang belakangan ini mulai dipangkas. Salah satu faktor utamanya adalah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Ini (pembentukan Badan Industri Mineral) mengindikasikan bahwa kerja Kementerian ESDM dianggap kurang efektif," kata Jaya kepada CNNIndonesia.com.

"Kalau dilihat, belakangan ini proyek-proyek yang terkait transisi energi, hilirisasi, tidak hanya diampu oleh Menteri Bahlil. Sebenarnya sekarang shifting banyak ke Danantara, termasuk proyek-proyek BUMN shifting ke Danantara. Jadi, sebenarnya bisa jadi kinerja atau porsi kerja yang diberikan ke ESDM dikurangi," tuturnya.

Terlepas dari sinyal Presiden Prabowo hilang kepercayaan terhadap Bahlil dan Kementerian ESDM, Jaya menegaskan rangkap jabatan tetap tak boleh dilanggengkan. Bukan hanya dicap melanggar undang-undang, melainkan tidak bijak secara finansial.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho juga mewanti-wanti tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian ESDM. Apalagi, sejatinya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berstatus Ketua Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Andry mencontohkan sudah ada Keputusan Menteri ESDM Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis. Aturan tersebut menjabarkan 22 komoditas mineral strategis milik Indonesia, salah satunya adalah logam tanah jarang.

"Tentu Badan Industri Mineral ini tidak bisa berdiri sendiri. Jika berkaca kepada pemangku atau penanggung jawab terkait dengan produk mineral dan pertambangan itu berada di ranah Kementerian ESDM. Sehingga, diharapkan Kementerian ESDM bisa menjadi anggota dari Badan Industri Mineral. Jika tidak, tentu yang ditakutkan adalah tumpang tindih kebijakan," jelas Andry.

"Ranah regulatornya berada di Kementerian ESDM. Ini yang kita tunggu adalah keppres (keputusan presiden) dari Badan Industri Mineral ini, sejauh mana tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Badan Industri Mineral ... Perlu ada garis batas dari masing-masing institusi ini," imbuhnya.

Kendati demikian, Andry memahami mengapa akhirnya yang ditunjuk Presiden Prabowo justru Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Ia menganggap ini terkait dengan riset dari potensi pemanfaatan logam tanah jarang di masa mendatang.

Ia menilai cadangan rare earth element di Indonesia sejatinya masih minim untuk sekarang ini. Andry menjelaskan bahwa logam tanah jarang di Indonesia umumnya merupakan produk ikutan dari pertambangan, entah itu nikel maupun timah.

Misalnya, monasit dan senotim yang dihasilkan dari pertambangan timah. Ada juga produk ikutan berupa skandium yang merupakan unsur logam tanah jarang dari pertambangan nikel.

Andry mendorong pemerintah memanfaatkan potensi logam tanah jarang tersebut. Selain untuk produk pertahanan yang menjadi concern utama Prabowo, pemanfaatannya juga bisa dipakai di sektor renewable energy hingga produk digital dan elektronik.

"Mulai dari penggunaan dalam baterai, dari sisi pertahanan banyak terkait dengan sistem navigasi pesawat tempur itu menggunakan rare earth, dan mungkin magnet ya untuk kepentingan industri kesehatan untuk MRI (magnetic resonance imaging)," jelasnya.

"Kita harapkan bahwa pemanfaatkan dari rare earth ini akan semakin tinggi karena teknologi dan ekstrasinya masih dikatakan cukup mahal, masih cukup kompleks ...Pemanfaatan mineral kritis untuk industri strategis harapannya bisa mendorong industri yang hijau dan ramah lingkungan ke depan," sambung Andry.