Mendagri Minta Pejabat Tak Flexing Kemewahan di Tengah Marak Demo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para pejabat negara dan keluarganya tidak pamer (flexing) gaya hidup mewah dan menjaga sikap sederhana di tengah maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Ia mengingatkan agar tidak menampilkan gaya hidup mewah, termasuk dalam acara seremonial maupun kegiatan pribadi. Sebab, sikap itu dapat memicu sentimen negatif di masyarakat.

"Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik hari ulang tahun (HUT) daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jauh lebih bermanfaat," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Pusat Kemendagi, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

"Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat," tambahnya.

Ia menekankan agar pejabat tidak melakukan flexing kemewahan. Cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, hingga kendaraan pribadi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

"Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif, termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana," ujarnya.

Tito menyoroti peran media sosial, terutama TikTok, yang kerap digunakan untuk menyebarkan potongan video hingga siaran langsung.

"Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok. Ini gampang sekali masyarakat diprovokasi," katanya.

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri dan tetap berada di wilayah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama forkopimda.

"Kalau kepala daerahnya enggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ," kata Tito.

Gelombang unjuk rasa yang melatarbelakangi pernyataan ini masih berlangsung sejak Kamis (28/8). Aksi dipicu protes atas gaji dan tunjangan anggota DPR RI serta solidaritas atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.

Hingga Senin (1/9), demonstrasi masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta dan meluas ke Bandung, Surabaya, serta Solo, sebagian di antaranya berujung bentrokan.

Di sisi lain, kepolisian mengungkap adanya pola baru penggunaan TikTok live untuk mengajak masyarakat ikut aksi.

"Ini ada metode baru ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, mengajak masyarakat untuk melakukan aksi dengan live TikTok. Mohon maaf, dengan live sebuah media sosial yang metodenya kalau tidak salah berharap ada gift ada hadiah dan lain sebagainya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary.

Ade menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memantau siaran langsung itu. Ia mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan media sosial.

Seiring maraknya aksi, fitur TikTok live mendadak hilang di Indonesia pada Sabtu (30/8) malam. Juru bicara TikTok menyatakan penangguhan itu dilakukan secara sukarela sebagai langkah pengamanan tambahan.

"Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia," bunyi pernyataan resmi perusahaan.

[Gambas:Video CNN]