Sri Mulyani Sebut APBN Beri Penduduk Jawa Rp5,1 Juta, Papua Rp12 Juta

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim penduduk di Pulau Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta per orang dari belanja RAPBN 2026. Bahkan, di Maluku dan Papua tembus Rp12,5 juta per orang.

"Coba kita lihat belanja K/L (kementerian/lembaga) dan TKD (transfer ke daerah) kalau kita distribusikan di masing-masing pulau besar ... Jawa mungkin paling kecil karena penduduknya paling banyak, (manfaat belanja RAPBN 2026) Rp5,1 juta per penduduk," ungkapnya dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komite IV DPD RI, Selasa (2/9).

"Sumatra itu total alokasi APBN dan TKD mencapai Rp5,6 juta per penduduk. Kalimantan, setiap penduduk mendapatkan manfaat langsung dari APBN sebesar Rp8,5 juta. Sulawesi Rp7,3 juta. Maluku dan Papua Rp12,5 juta per kapita atau per penduduk. Bali-Nusa Tenggara Rp6,4 juta per penduduk," rinci Sri Mulyani.

Menurutnya, manfaat langsung tersebut berasal dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ada 3 program utama yang diklaim berkontribusi terhadap manfaat yang diterima masyarakat Indonesia, yakni makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta cek kesehatan gratis.

"Ini APBN melalui belanja K/L dan TKD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan. Daerah yang masih tertinggal, penduduknya lebih sedikit akan mendapatkan (manfaat) per penduduknya lebih tinggi dari APBN," tutur sang Bendahara Negara.

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto memotong anggaran pemerintah daerah (pemda). Walau, dana TKD di RAPBN 2026 hanya Rp650 triliun alias susut 29 persen dibandingkan tahun ini yang tembus Rp919 triliun.

Ia mengakui dana APBN memang terbatas di saat kebutuhan negara sangat banyak. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada prioritas atau program nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo.

"Kalau hanya lihat dari transfer (TKD), barangkali tidak akan menceritakan secara utuh seluruh pemihakan APBN kepada daerah, terutama kepada rakyat di daerah. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah, masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya. Karena ini adalah program-program penting di daerah untuk bisa melayani dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah," bebernya.

"Ini supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat," tegas Sri Mulyani.

Belanja pemerintah pusat senilai Rp1.376,9 triliun itu terdiri dari 18 program. Dua program paling banyak menyedot anggaran adalah subsidi energi dan kompensasi senilai Rp381,3 triliun dan MBG yang menghabiskan Rp335 triliun.