Selain berbagai upaya mencari sumber penerimaan, Purbaya diminta mereformasi belanja negara. Media mendesak review pengeluaran-pengeluaran tak penting dan tidak produktif, termasuk gelontoran subsidi.
Ia secara spesifik menyorot 3 program prioritas Prabowo, yakni makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Media mencontohkan bagaimana program MBG harus menyedot Rp335 triliun di APBN 2026.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu dipandang bisa mengestimasi potensi dampak fiskal jika pemerintah memaksakan program-program tersebut. Oleh karena itu, Media mendorong perhitungan dampak tersebut sebagai langkah pencegahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, APBN harus di-review kembali. APBN 2025 dan 2026 kan tekanan defisitnya masih cukup kuat. Jadi, penerimaan harus didorong dan bersamaan dengan itu spending kita harus di-review kembali. Setop anggaran-anggaran jumbo untuk program yang belum jelas dampaknya atau masih perlu di-review dampaknya," ucap sang ekonom.
"Itu perlu disetop dulu, khususnya MBG yang jumlahnya (anggaran) masif sekali, sangat-sangat jumbo. Kami mengusulkan pendanaan jumbo ini, MBG khususnya, (dialihkan) ke program yang berdampak langsung pada masyarakat. Contoh, menanggung (iuran) BPJS Kesehatan untuk masyarakat kelas bawah, bantuan subsidi upah (BSU), jadi perlu dialokasikan untuk itu dulu," sambungnya.
Media menegaskan anggaran Rp335 triliun itu tidak perlu semuanya dialokasikan untuk MBG, tetapi bisa digeser ke program lain yang jauh lebih berdampak. Realokasi anggaran jumbo tersebut akhirnya diklaim bakal dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
(agt)