Pemerintah Republik Indonesia mencatat sebanyak 45 persen penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan sembako tidak tepat sasaran.
Lewat unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah dikutip pada Minggu (21/9) menyebut bantuan tak tepat sasaran itu bisa mencapai Rp14 hingga Rp17 triliun uang negara yang tidak menyasar langsung orang yang membutuhkan.
Pemutakhiran data kemiskinan melalui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS menunjukkan sebanyak 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH tak layak menerima bantuan lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, terdapat 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang juga dinilai tidak layak lagi menerima bansos sembako dari pemerintah.
Dalam upayanya menekan angka bansos yang tidak tepat sasaran, pemerintah menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara optimal.
"Masih banyakya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada," tulis Bakom Pemerintah di Instagramnya.
Salah satunya lewat Program Pilot Perlinsos Digital dengan pemutakhiran Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pemerintah menyebut program itu sekaligus juga untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang lebih tepat sasaran.