Melihat Ekonomi RI Setahun Prabowo-Gibran, Adakah yang Perlu Dibenahi?
Lidya Julita Sembiring | CNN Indonesia
Selasa, 21 Okt 2025 07:22 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ekonom menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menggenjot industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja supaya ekonomi melaju kencang. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana).
Pelantikan terjadi di tengah gempuran tantangan global dan domestik bagi perekonomian dalam negeri.
Beberapa contoh tantangan dalam setahun ini mulai dari gejolak harga pangan, tensi geopolitik, hingga perubahan iklim yang memukul rantai pasok dunia. Namun, ekonomi Indonesia masih mampu berdiri relatif tegak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merujuk data BPS, perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2024 (awal Prabowo-Gibran menjabat) tercatat mampu tumbuh 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Lalu, pada awal tahun ini pertumbuhan ekonomi agak sedikit lambat yakni hanya mampu terealisasi 4,87 persen (yoy) pada kuartal I-2025. Kendati, di kuartal II melaju kencang dan berhasil tumbuh tinggi sebesar 5,12 persen (yoy).
Tak hanya ekonomi yang masih stabil, kemiskinan di tahun pertamaPrabowo-Gibran juga turun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.
Angka ini turun 0,21 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengakui memang ada kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran yang patut diapresiasi dan juga diperbaiki dalam setahun pemerintahan.
Misalnya, keberhasilan Prabowo menjaga inflasi terkendali. Prabowo juga berhasil menjaga nilai tukar rupiah dari gejolak. Selain itu, ia juga masih bisa menjaga kekuatan daya beli masyarakat.
Menurutnya, tiga capaian itu merupakan prestasi yang layak diapresiasi dari tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Pemerintah relatif berhasil menjaga stabilitas makro, misalnya inflasi tetap terkendali, nilai tukar rupiah relatif tidak terlalu bergejolak, dan daya beli masyarakat cukup terjaga lewat berbagai program subsidi maupun bantuan sosial alias tidak nyungsep lebih lanjut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Selain itu, upaya mempercepat hilirisasi dan menjaga ketahanan pangan juga dinilai layak untuk diapresiasi, meski hasilnya belum sepenuhnya terasa.
Meski demikian, Ronny menilai di balik semua itu, ada pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan karena kebijakan yang melempem. Misalnya; belanja negara yang belum efektif dan maksimal membantu menumbuhkan perekonomian.
Kondisi tersebut tercermin dari realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal II yang bukan saja tidak tumbuh tapi bahkan tercatat minus 0,33 persen. Padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93 persen.
"Realisasi belanja negara belum cukup efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor produktif," kata Ronny.
Dari sisi investasi, Ronny melihat meski pemerintah terus menggembar-gemborkan hilirisasi dan reformasi investasi, minat investor asing masih belum menunjukkan lonjakan signifikan. Investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Sebab, dari realisasi investasi Januari-September 2025 yang mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun, kontribusi PMA baru sebesar Rp212 triliun atau 43,1 persen.
"Investasi asing juga belum menunjukkan performa yang signifikan karena masih ada persoalan kepastian hukum dan hambatan birokrasi," jelasnya.
Ronny juga menyoroti koordinasi lintas kementerian/lembaga yang masih lemah. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan bagus hanya berhenti di atas kertas.
"Koordinasi lintas kementerian terlihat belum terlalu solid, sehingga banyak kebijakan bagus di atas kertas justru lemah di tataran implementasi lapangan," terangnya.
Oleh sebab itu, Ronny melihat ada tiga hal yang perlu diperbaiki pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua hingga seterusnya untuk memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Pertama, memperbaiki efektivitas fiskal. Artinya, belanja negara harus lebih diarahkan ke proyek produktif yang memiliki multiplier effect optimal, bukan sekadar program populis jangka pendek untuk pencitraan.
Kedua, memperbaiki tata kelola investasi dan perizinan, agar kepercayaan pelaku usaha, terutama investor asing meningkat.
Ketiga, Ronny menyarankan untuk mendorong reformasi kelembagaan dan koordinasi antar kementerian/lembaga, supaya kebijakan tidak tumpang tindih dan bisa dijalankan dengan cepat di lapangan.
"Kalau tiga hal ini bisa direalisasikan dengan baik, saya yakin efektivitas kebijakan ekonomi di tahun-tahun berikutnya akan jauh lebih kuat dan akan menambah daya dorongnya kepada pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua adalah mempercepat transformasi ekonomi dari hilirisasi menuju industrialisasi yang sesungguhnya.
Senada dengan Ronny, Rendy menilai capaian ekonomi di tahun pertama memang patut diapresiasi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun ke level terendah dalam satu dekade terakhir.
"Jadi secara umum, performa ekonomi kita masih cukup solid di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Tapi memang kalau kita lihat lebih dalam, fondasi pertumbuhan ini masih agak rapuh," jelas Rendy.
Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama perekonomian masih belum tumbuh kuat. Sebab, masyarakat kelompok menengah cenderung menahan konsumsinya.
"Nah, kalau kondisi ini nggak segera diantisipasi, potensi perlambatan ekonomi ke depan itu cukup besar, apalagi kalau ada guncangan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri," ujarnya.
Kemudian, meskipun angka pengangguran menurun, ia menyoroti kualitas pekerjaan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, di mana produktivitasnya rendah, upahnya kecil, dan minim perlindungan sosial seperti BPJS atau jaminan tenaga kerja.
"Jadi kalau ada guncangan ekonomi, kelompok ini yang paling rentan. Masalah lain yang juga krusial adalah pengangguran muda. Padahal kita sekarang lagi di masa bonus demografi, di mana proporsi usia produktif itu besar sekali," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu mempercepat industrialisasi, terutama melalui penguatan industri manufaktur.
Sebab, ia menilai meskipun hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu kebijakan unggulan, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Sektor yang tumbuh justru padat modal, bukan padat karya.
"Ke depan, kebijakan industri perlu diarahkan bukan cuma untuk hilirisasi sumber daya alam, tapi juga ke industri padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Itu penting banget untuk memanfaatkan momentum bonus demografi tadi," terangnya.
Selain memperkuat sektor manufaktur, Rendy juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang lebih produktif. Belanja negara, menurutnya, harus diarahkan ke proyek-proyek yang memiliki efek pengganda besar, sekaligus dibarengi dengan penguatan penerimaan pajak.
"Belanja pemerintah sebaiknya difokuskan pada program yang punya multiplier effect tinggi, misalnya pengembangan industri pengolahan dan infrastruktur penunjang. Tapi di sisi lain, tax ratio juga perlu ditingkatkan supaya ruang fiskal tetap terjaga," ujarnya.
Rendy menegaskan, jika pemerintah mampu mengakselerasi industrialisasi dan memperkuat koordinasi lintas kementerian, arah ekonomi Indonesia ke depan akan lebih solid.
"Setahun pertama bisa disebut sebagai masa stabilisasi. Tahun kedua seharusnya jadi momentum akselerasi dari hilirisasi ke industrialisasi yang lebih produktif dan berkeadilan," pungkasnya.
Pelantikan terjadi di tengah gempuran tantangan global dan domestik bagi perekonomian dalam negeri.
Beberapa contoh tantangan dalam setahun ini mulai dari gejolak harga pangan, tensi geopolitik, hingga perubahan iklim yang memukul rantai pasok dunia. Namun, ekonomi Indonesia masih mampu berdiri relatif tegak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merujuk data BPS, perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2024 (awal Prabowo-Gibran menjabat) tercatat mampu tumbuh 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Lalu, pada awal tahun ini pertumbuhan ekonomi agak sedikit lambat yakni hanya mampu terealisasi 4,87 persen (yoy) pada kuartal I-2025. Kendati, di kuartal II melaju kencang dan berhasil tumbuh tinggi sebesar 5,12 persen (yoy).
Tak hanya ekonomi yang masih stabil, kemiskinan di tahun pertamaPrabowo-Gibran juga turun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.
Angka ini turun 0,21 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengakui memang ada kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran yang patut diapresiasi dan juga diperbaiki dalam setahun pemerintahan.
Misalnya, keberhasilan Prabowo menjaga inflasi terkendali. Prabowo juga berhasil menjaga nilai tukar rupiah dari gejolak. Selain itu, ia juga masih bisa menjaga kekuatan daya beli masyarakat.
Menurutnya, tiga capaian itu merupakan prestasi yang layak diapresiasi dari tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Pemerintah relatif berhasil menjaga stabilitas makro, misalnya inflasi tetap terkendali, nilai tukar rupiah relatif tidak terlalu bergejolak, dan daya beli masyarakat cukup terjaga lewat berbagai program subsidi maupun bantuan sosial alias tidak nyungsep lebih lanjut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Selain itu, upaya mempercepat hilirisasi dan menjaga ketahanan pangan juga dinilai layak untuk diapresiasi, meski hasilnya belum sepenuhnya terasa.
Meski demikian, Ronny menilai di balik semua itu, ada pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan karena kebijakan yang melempem. Misalnya; belanja negara yang belum efektif dan maksimal membantu menumbuhkan perekonomian.
Kondisi tersebut tercermin dari realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal II yang bukan saja tidak tumbuh tapi bahkan tercatat minus 0,33 persen. Padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93 persen.
"Realisasi belanja negara belum cukup efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor produktif," kata Ronny.
Dari sisi investasi, Ronny melihat meski pemerintah terus menggembar-gemborkan hilirisasi dan reformasi investasi, minat investor asing masih belum menunjukkan lonjakan signifikan. Investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Sebab, dari realisasi investasi Januari-September 2025 yang mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun, kontribusi PMA baru sebesar Rp212 triliun atau 43,1 persen.
"Investasi asing juga belum menunjukkan performa yang signifikan karena masih ada persoalan kepastian hukum dan hambatan birokrasi," jelasnya.
Ronny juga menyoroti koordinasi lintas kementerian/lembaga yang masih lemah. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan bagus hanya berhenti di atas kertas.
"Koordinasi lintas kementerian terlihat belum terlalu solid, sehingga banyak kebijakan bagus di atas kertas justru lemah di tataran implementasi lapangan," terangnya.
Oleh sebab itu, Ronny melihat ada tiga hal yang perlu diperbaiki pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua hingga seterusnya untuk memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Pertama, memperbaiki efektivitas fiskal. Artinya, belanja negara harus lebih diarahkan ke proyek produktif yang memiliki multiplier effect optimal, bukan sekadar program populis jangka pendek untuk pencitraan.
Kedua, memperbaiki tata kelola investasi dan perizinan, agar kepercayaan pelaku usaha, terutama investor asing meningkat.
Ketiga, Ronny menyarankan untuk mendorong reformasi kelembagaan dan koordinasi antar kementerian/lembaga, supaya kebijakan tidak tumpang tindih dan bisa dijalankan dengan cepat di lapangan.
"Kalau tiga hal ini bisa direalisasikan dengan baik, saya yakin efektivitas kebijakan ekonomi di tahun-tahun berikutnya akan jauh lebih kuat dan akan menambah daya dorongnya kepada pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Genjot Industrialisasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Ekonom menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menggenjot industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja supaya ekonomi melaju kencang. (CNN Indonesia/Yulia Adiningsih).
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua adalah mempercepat transformasi ekonomi dari hilirisasi menuju industrialisasi yang sesungguhnya.
Senada dengan Ronny, Rendy menilai capaian ekonomi di tahun pertama memang patut diapresiasi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun ke level terendah dalam satu dekade terakhir.
"Jadi secara umum, performa ekonomi kita masih cukup solid di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Tapi memang kalau kita lihat lebih dalam, fondasi pertumbuhan ini masih agak rapuh," jelas Rendy.
Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama perekonomian masih belum tumbuh kuat. Sebab, masyarakat kelompok menengah cenderung menahan konsumsinya.
"Nah, kalau kondisi ini nggak segera diantisipasi, potensi perlambatan ekonomi ke depan itu cukup besar, apalagi kalau ada guncangan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri," ujarnya.
Kemudian, meskipun angka pengangguran menurun, ia menyoroti kualitas pekerjaan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, di mana produktivitasnya rendah, upahnya kecil, dan minim perlindungan sosial seperti BPJS atau jaminan tenaga kerja.
"Jadi kalau ada guncangan ekonomi, kelompok ini yang paling rentan. Masalah lain yang juga krusial adalah pengangguran muda. Padahal kita sekarang lagi di masa bonus demografi, di mana proporsi usia produktif itu besar sekali," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu mempercepat industrialisasi, terutama melalui penguatan industri manufaktur.
Sebab, ia menilai meskipun hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu kebijakan unggulan, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Sektor yang tumbuh justru padat modal, bukan padat karya.
"Ke depan, kebijakan industri perlu diarahkan bukan cuma untuk hilirisasi sumber daya alam, tapi juga ke industri padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Itu penting banget untuk memanfaatkan momentum bonus demografi tadi," terangnya.
Selain memperkuat sektor manufaktur, Rendy juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang lebih produktif. Belanja negara, menurutnya, harus diarahkan ke proyek-proyek yang memiliki efek pengganda besar, sekaligus dibarengi dengan penguatan penerimaan pajak.
"Belanja pemerintah sebaiknya difokuskan pada program yang punya multiplier effect tinggi, misalnya pengembangan industri pengolahan dan infrastruktur penunjang. Tapi di sisi lain, tax ratio juga perlu ditingkatkan supaya ruang fiskal tetap terjaga," ujarnya.
Rendy menegaskan, jika pemerintah mampu mengakselerasi industrialisasi dan memperkuat koordinasi lintas kementerian, arah ekonomi Indonesia ke depan akan lebih solid.
"Setahun pertama bisa disebut sebagai masa stabilisasi. Tahun kedua seharusnya jadi momentum akselerasi dari hilirisasi ke industrialisasi yang lebih produktif dan berkeadilan," pungkasnya.
