Melihat Ekonomi RI Setahun Prabowo-Gibran, Adakah yang Perlu Dibenahi?

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua adalah mempercepat transformasi ekonomi dari hilirisasi menuju industrialisasi yang sesungguhnya.

Senada dengan Ronny, Rendy menilai capaian ekonomi di tahun pertama memang patut diapresiasi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun ke level terendah dalam satu dekade terakhir.

"Jadi secara umum, performa ekonomi kita masih cukup solid di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Tapi memang kalau kita lihat lebih dalam, fondasi pertumbuhan ini masih agak rapuh," jelas Rendy.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama perekonomian masih belum tumbuh kuat. Sebab, masyarakat kelompok menengah cenderung menahan konsumsinya.

"Nah, kalau kondisi ini nggak segera diantisipasi, potensi perlambatan ekonomi ke depan itu cukup besar, apalagi kalau ada guncangan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri," ujarnya.

Kemudian, meskipun angka pengangguran menurun, ia menyoroti kualitas pekerjaan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, di mana produktivitasnya rendah, upahnya kecil, dan minim perlindungan sosial seperti BPJS atau jaminan tenaga kerja.

"Jadi kalau ada guncangan ekonomi, kelompok ini yang paling rentan. Masalah lain yang juga krusial adalah pengangguran muda. Padahal kita sekarang lagi di masa bonus demografi, di mana proporsi usia produktif itu besar sekali," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu mempercepat industrialisasi, terutama melalui penguatan industri manufaktur.

Sebab, ia menilai meskipun hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu kebijakan unggulan, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Sektor yang tumbuh justru padat modal, bukan padat karya.

"Ke depan, kebijakan industri perlu diarahkan bukan cuma untuk hilirisasi sumber daya alam, tapi juga ke industri padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Itu penting banget untuk memanfaatkan momentum bonus demografi tadi," terangnya.

Selain memperkuat sektor manufaktur, Rendy juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang lebih produktif. Belanja negara, menurutnya, harus diarahkan ke proyek-proyek yang memiliki efek pengganda besar, sekaligus dibarengi dengan penguatan penerimaan pajak.

"Belanja pemerintah sebaiknya difokuskan pada program yang punya multiplier effect tinggi, misalnya pengembangan industri pengolahan dan infrastruktur penunjang. Tapi di sisi lain, tax ratio juga perlu ditingkatkan supaya ruang fiskal tetap terjaga," ujarnya.

Rendy menegaskan, jika pemerintah mampu mengakselerasi industrialisasi dan memperkuat koordinasi lintas kementerian, arah ekonomi Indonesia ke depan akan lebih solid.

"Setahun pertama bisa disebut sebagai masa stabilisasi. Tahun kedua seharusnya jadi momentum akselerasi dari hilirisasi ke industrialisasi yang lebih produktif dan berkeadilan," pungkasnya.