Pemprov DKI Beber Alasan Dana Rp14,6 T Mengendap di Bank

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan alasan dana mengendap sekitar Rp14,6 triliun di bank. Hal itu dipastikan bukan demi mendapatkan keuntungan.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menyatakan tingginya dana Pemda di bank bukan intensi pihaknya untuk menyimpan dana supaya bisa mendapatkan imbalan bunga.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," kata Suharini dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10).

Ia mengatakan Pemprov berkomitmen mengelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik, memastikan transparansi, dan mencapai efisiensi fiskal.

"Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI Jakarta mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah Pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, dan pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal," katanya.

Suharini menambahkan, khusus untuk Pemprov DKI, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis di Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 T dan Desember 2024 mencapai Rp18 T," ujar Suharini.

Ia menjelaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar.

Perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better.

"Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran di Triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional," katanya.

Hal itu disampaikan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025.

Berdasar data, Pemprov DKI Jakarta memiliki dana Rp14,6 triliun yang tersimpan di bank.