Daftar Kepala Daerah yang Respons Purbaya soal Rp234 T Ngendap di Bank

CNN Indonesia

Kamis, 23 Okt 2025 10:58 WIB

Ada 3 kepala daerah yang merespons temuan Purbaya soal duit pemda Rp234 triliun mengendap di bank. Ada yang mengakui, ada juga yang sengit membantah. (Foto: ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Jakarta, CNN Indonesia --

Setidaknya ada 3 kepala daerah yang merespons temuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal duit pemerintah daerah (pemda) Rp234 triliun mengendap di bank.

Purbaya mengantongi angka tersebut dari data Bank Indonesia (BI) per September 2025. Menurutnya, jumlah duit nganggur itu bahkan meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini (2025) masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi, jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," imbuh Purbaya.

Lihat Juga :

BI Akhirnya Bersuara soal Polemik Dana Pemda Rp234 T Mengendap di Bank

Apalagi, Purbaya melihat sebagian daerah menempatkan uangnya pada bank-bank di Jakarta. Hal tersebut diklaim membuat ekonomi lokal di daerah masing-masing tidak bergerak.

Pemda yang paling banyak menyimpan uang di bank adalah Provinsi DKI Jakarta, yakni senilai Rp14,68 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak membantah data yang diungkap Purbaya.

"Beliau (Purbaya) menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi lonjakan di akhir tahun," jelas Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan dana Rp14,68 triliun milik DKI Jakarta bakal digunakan untuk pembayaran sejumlah kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi.

"Bahkan, Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan (Purbaya), 'Tambah dong Rp10 triliun, yang mau ditransfer, segera ditransfer'. Jadi, kami bukan mengatakan enggak (membantah temuan Purbaya), tapi memang betul, 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini," tegasnya.

Lihat Juga :

Purbaya Usai Bobby dan KDM Bantah Parkir APBD di Bank: Sudah Dicek BI

Di lain sisi, Sumatra Utara menempati urutan delapan dalam daftar provinsi dengan uang terbanyak mengendap di bank. Jumlahnya per September 2025 tembus Rp3,11 triliun.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menepis klaim tersebut. Menurutnya, dana Pemda Sumut hanya ada dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang saldonya sebesar Rp990 miliar.

Ia menegaskan RKUD itu ada di Bank Sumut dan informasinya bisa diakses masyarakat umum. Kendati demikian, Bobby tak menutup peluang untuk mengecek ulang temuan pemerintah pusat.

"Nanti coba kita lihat lagi, apakah ada salah input atau seperti apa yang disampaikan Pak Menteri (Menkeu Purbaya). Tapi yang jelas, RKUD kita terbuka untuk umum dan saat ini tercatat Rp990 miliar," tuturnya di Medan, Sumatra Utara, Selasa (21/10).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sampai terlibat adu argumen di publik dengan Purbaya. Orang nomor satu di Jabar itu bahkan merilis beberapa video pernyataan di Instagram @dedimulyadi71 hanya untuk membantah klaim pemerintah pusat.

Ia awalnya melakukan cross check ke Bank BJB, tempat di mana Pemda Jabar menyimpan kasnya selama ini. Dedi menegaskan tidak ada uang nganggur atau deposito Rp4,17 triliun selayaknya temuan Purbaya.

"Saya sudah cek (ke Bank BJB), tidak ada yang disimpan (Rp4,17 triliun) dalam bentuk deposito," kata Dedi dalam rilis resminya, Selasa (21/10).

"Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik," tegas Politikus Partai Gerindra itu.

Bahkan, Dedi menantang balik Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tak menimbulkan opini negatif di masyarakat.

Purbaya pun balik merespons dengan menegaskan data uang pemda yang mengendap berasal dari data Bank Indonesia (BI). Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Dedi mengecek langsung ke bank sentral. Ia khawatir Dedi Mulyadi selama ini dikibuli oleh para anak buahnya di Pemprov Jabar.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia (Dedi Mulyadi) mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari, setiap berapa minggu sekali, seperti itu datanya," balas Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Lihat Juga :

Viral Konten Demul Terkait Sumber Air Aqua, Danone Buka Suara

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM akhirnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga BI pada Rabu (22/10) untuk mengecek temuan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, di mana menurutnya uang pemda alias RKUD hanya Rp2,62 triliun di Bank BJB.

Herman juga menegaskan tidak ada simpanan selain di Bank BJB. Mendengar klaim tersebut, Dedi mengancam bakal memecat Herman jika data yang diungkapkan ternyata berbeda dengan milik BI.

"Ada gak duit Rp4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di 30 September (2025), ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp3,8 triliun. Sisanya, dalam bentuk deposito BLUD. Jadi, uang yang diendapkan itu tidak ada karena uang yang Rp3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing," tuturnya dalam Instagram @dedimulyadi71 usai bertemu BI.

"Jadi, saya merasa gak enak nih. Soalnya, tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada ... Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi di dana deposito untuk diambil bunganya," tegas Dedi.

Terpisah, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pihaknya memperoleh data simpanan perbankan dari laporan yang disampaikan seluruh kantor bank. BI lalu melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan pihak bank. Kemudian, data tersebut dibuka kepada masyarakat.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor," kata Denny dalam keterangan resmi, Rabu (22/10).

"Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia," imbuhnya.

[Gambas:Photo CNN]

Berdasarkan data BI yang dirilis 15 Oktober 2025, berikut pemda dengan simpanan tertinggi di bank per September 2025:

1. Provinsi DKI Jakarta - Rp14,68 triliun
2. Provinsi Jawa Timur - Rp6,84 triliun
3. Kota Banjarbaru - Rp5,17 triliun
4. Provinsi Kalimantan Utara - Rp4,71 triliun
5. Provinsi Jawa Barat - Rp4,17 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro - Rp3,61 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat - Rp3,21 triliun
8. Provinsi Sumatera Utara - Rp3,11 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud - Rp2,62 triliun
10. Kabupaten Mimika - Rp2,49 triliun
11. Kabupaten Badung - Rp2,27 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu - Rp2,11 triliun
13. Provinsi Bangka Belitung - Rp2,10 triliun
14. Provinsi Jawa Tengah - Rp1,99 triliun
15. Kabupaten Balangan - Rp1,86 triliun.

[Gambas:Video CNN]