EBT Jadi Penggerak Baru Menuju Kemandirian Energi Nasional

Pemerintah mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Langkah ini diambil untuk mengurangi tekanan devisa akibat ketergantungan tinggi pada energi fosil yang harganya terus melonjak di pasar global.

Selama setahun terakhir, pengembangan proyek EBT seperti bioenergi dan pembangkit listrik ramah lingkungan menunjukkan peningkatan signifikan.

Salah satu program andalan pemerintah adalah bioenergi berbasis B40, yaitu campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen (B40) telah mencapai 10,57 juta kiloliter.

Selain itu, program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp14,7 triliun, menghemat devisa Rp93,43 triliun, menyerap 1,3 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.

"Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata Bahlil di Jakarta dikutip Kamis (23/10).

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menggencarkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah. Puluhan pembangkit pun sudah diresmikan.

"Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW)," ujar Bahlil.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian ESDM mencatat dua momentum penting dalam peresmian proyek pembangkit listrik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, pada 20 Januari 2025, sebanyak 26 pembangkit listrik diresmikan dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), dan 89 persen di antaranya berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik, terdiri dari delapan PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi, dengan total kapasitas mencapai 379,7 megawatt (MW).

Kementerian ESDM juga memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat desa dalam memperluas akses energi bersih. Pembangunan PLTS komunal di sejumlah wilayah pedesaan mulai menunjukkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," ujar Bahlil.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, pemerintah telah menetapkan target bauran EBT nasional sebesar 19-23 persen pada tahun 2030, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Langkah tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Selain menekan emisi karbon, kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi harga energi dunia.