Purbaya Bicara Potensi Bankir Nakal di Tengah Guyuran Rp200 T ke Bank

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan potensi moral hazard dari penyaluran uang pemerintah senilai Rp200 triliun ke perbankan.

Purbaya mengakui ada potensi bankir nakal di tengah kucuran duit itu. Namun, ia yakin potensi itu bisa ditekan karena perhatian masyarakat ke kebijakan ini cukup tinggi.

"Kalau moral hazard, pasti ada. Bankir yang nakal kan pasti ada," tegas Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Tapi ketika uangnya sebanyak itu (Rp200 triliun) dan semuanya ngawasin, dia (bankir) pasti akan hati-hati. Ini program serius. Dia pasti akan main-mainnya nanti pas program yang santai," sambungnya.

Purbaya menegaskan pihak perbankan harus menyampaikan laporan rutin kepada Kementerian Keuangan terkait penggunaan uang Rp200 triliun. Berbekal hal tersebut, Purbaya mengetahui dan bisa memonitor ke mana saja duit itu dialirkan.

Ia mengaku sebenarnya tidak peduli uang itu dipakai apa oleh perbankan, asal bukan untuk membeli dolar Amerika Serikat (AS) yang malah bakal menekan rupiah. Purbaya juga mewanti-wanti bank agar Rp200 triliun tersebut tidak menetes ke konglomerat jahat.

"Once saya ikut campur dengan bagaimana cara memakai uang itu, ke mana, ke mana, ke mana, harus sekian sekian, sekian, saya menumpulkan keahlian orang-orang di perbankan itu sendiri. Padahal kan saya pakai keahlian orang perbankan untuk berpikir, mencari program-program yang paling menguntungkan," bebernya.

Menkeu Purbaya juga meyakini bos-bos perbankan itu pasti lebih pintar darinya. Ia percaya bank-bank BUMN itu tahu ke mana penempatan uang pemerintah dalam bentuk deposito tersebut harus disalurkan.

Ia menjelaskan bank mesti membayar bunga sekitar 4 persen kepada pemerintah dari penempatan tersebut. Oleh karena itu, Purbaya yakin Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal putar otak untuk menyalurkannya ke masyarakat agar tidak merugi.

Purbaya menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan kecipratan manfaat program tersebut. Namun, Purbaya menekankan UMKM penerima kredit pasti sudah dipastikan layak.

"Begitu uang itu masuk ke UMKM 1, UMKM 2, UMKM 3, dia kan punya klien UMKM yang lain juga. Mutualized itu ekonomi," tegas Purbaya.

"Ketika uang berputar di sistem, ekonomi jalan. Ketika UMKM pinjam, dia akan memperbesar ekspansi bisnisnya, kan? Itu penciptaan lapangan kerja," sambungnya.