139 Ribu Rumah Rusak dan Hanyut Akibat Banjir-Longsor di Sumatra

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 139.485 unit rumah rusak hingga hanyut akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Data tersebut merupakan hasil identifikasi tingkat kerusakan rumah per Minggu (14/12) pukul 17.00 WIB.

Di Provinsi Aceh, jumlah rumah terdampak tercatat mencapai 100.569 unit. Rinciannya, sebanyak 38.553 rumah mengalami rusak ringan, 22.204 rusak sedang, 35.517 rusak berat, serta 4.295 unit dilaporkan hanyut.

Sementara di Sumatra Utara, jumlah rumah terdampak mencapai 29.766 unit, terdiri dari 19.936 rusak ringan, 4.304 rusak sedang, 4.351 rusak berat, dan 1.135 unit hanyut.

Adapun di Sumatra Barat, total rumah terdampak tercatat 9.150 unit, dengan rincian 5.634 rusak ringan, 1.174 rusak sedang, 1.577 rusak berat, serta 765 unit hanyut.

"Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," ujar Maruarar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga melaporkan meski saat ini masih berada pada tahap tanggap darurat dan belum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pihaknya telah bergerak melakukan survei lokasi terdampak atas arahan Prabowo.

"Ini sebenarnya masih tahapan sekarang masa tanggap darurat, Pak. Jadi kami sudah melakukan survei dibantu teman-teman dari TNI, Polri, BNPB, Pemda. Sudah ada 30 lokasi yang kami survei, Pak," terangnya.

Di Aceh, terdapat 30 lokasi yang telah direkomendasikan untuk percepatan penanganan, dengan sebaran antara lain delapan lokasi di Aceh Barat, tiga di Aceh Selatan, delapan di Aceh Tamiang, dua di Aceh Utara, serta masing-masing satu lokasi di Bireun, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam. Selain itu, terdapat dua lokasi di Langsa dan dua lokasi di Lhokseumawe.

Untuk Sumatra Utara, survei dilakukan di sejumlah daerah, antara lain dua lokasi di Sibolga, dua di Tapanuli Utara, lima di Tapanuli Tengah, serta empat di Tapanuli Selatan.

Sementara di Sumatra Barat, terdapat delapan lokasi yang telah disurvei, yakni tiga di Kota Padang, satu di Tanah Datar, satu di Padang Panjang, dua di Kabupaten Agam, dan satu di Pesisir Selatan.

Dalam upaya penyediaan hunian, Maruarar menyebutkan pemerintah menyiapkan berbagai metode pembangunan rumah, termasuk penggunaan rumah instan sederhana sehat (Risha) yang selama ini digunakan Kementerian PKP.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia (Persero) untuk mendukung kebutuhan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan dalam negeri.

Selain itu, Maruarar melaporkan ketersediaan hunian tetap yang dibiayai melalui skema non-APBN.

"Kemarin sore, mohon maaf, saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, Pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600, Pak," ujarnya.

Ia menyampaikan ribuan unit hunian tetap tersebut siap dibangun mulai bulan ini.

Maruarar juga meminta arahan Prabowo terkait koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan BNPB, terutama menyangkut status lahan agar proses pembangunan dapat segera berjalan.

"Minggu ini sudah mulai membangun," katanya.

BNPB melaporkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang terbatas.

Hingga Senin (15/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.030 jiwa, sementara korban hilang berjumlah 206 orang.

Jumlah pengungsi mencapai 608.940 orang, dengan Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak.

Pemerintah Aceh juga telah meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF untuk mendukung penanganan pascabencana dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

[Gambas:Video CNN]