2.603 Rumah Korban Banjir Sumatra Dibangun Bulan Ini, Full Didanai CSR

CNN Indonesia
Kamis, 18 Des 2025 14:00 WIB
Maruarar menyebut 2.603 hunian untuk korban banjir Sumatra sifatnya hunian sementara. Anggaran pembangunan sepenuhnya berasal dari dana CSR. (Foto: CNN Indonesia/Sakti Darma Abhiyoso)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengatakan sebanyak 2.603 hunian untuk korban banjir Sumatra akan mulai dibangun bulan ini.

Ia menjelaskan hunian tersebut dibangun di tiga provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Saat ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini bukan hunian sementara, tapi hunian tetap. Doakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun," ucap Ara, dikutip dari Antara, Kamis (18/12).

Ara juga menjelaskan hunian tersebut dibangun sepenuhnya dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Rinciannya, 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit lainnya dana kantong pribadinya.

Pembangunan tahap awal, menurut Ara, bakal dimulai di Sumatra Utara. Ia menargetkan proses groundbreaking bisa dilakukan pada minggu ini.

Maruarar juga meminta fleksibilitas regulasi. Namun, tetap tidak mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.

"Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya," tegasnya.

"Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat, karena itulah arahan Presiden (Prabowo Subianto)," sambung Menteri Ara.

Dirinya kemudian merinci tiga kriteria utama yang harus dipenuhi dalam penentuan relokasi korban bencana. Pertama, aspek hukum yang jelas dan tidak bermasalah.

Kedua, aspek teknis yang memastikan lokasi benar-benar aman dari risiko bencana, seperti banjir dan longsor. Ketiga, aspek sosial-ekonomi dan kehidupan masyarakat

"Rumah itu bukan hanya bangunan, kehidupan ikut berpindah. Karena itu harus dipikirkan akses anak-anak ke sekolah, tempat kerja orang tua, pasar, dan layanan dasar lainnya. Ekosistem kehidupan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama," pungkasnya.

(skt/pta)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK