Respons Toba Pulp soal Mau Diaudit Prabowo Buntut Banjir Sumatra

PT Toba Pulp Lestari Tbk merespons perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit dan evaluasi perusahaan atas dugaan menjadi salah satu penyebab bencana di Sumatra Utara.

"Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk menghormati keputusan dan langkah pemerintah untuk melakukan audit dan total terhadap perusahaan," ujar Direktu Toba Pulp Lestari Anwar Lawden dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Emiten berkode INRU itu juga akan mendukung dan kooperatif serta terbuka terhadap proses audit yang akan dilaksanakan, untuk memastikan tata kelola dapat dijalankan dengan lebih baik.

"Hal tersebut selaras dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai izin, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, serta senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dalam mengelola konsesinya," ujar Anwar.

Perusahaan sendiri telah membantah terlibat sebagai penyebab banjir yang telah menelan seribuan korban jiwa.

Bantahan disampaikan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12).

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Anwar dalam surat tersebut.

Anwar menjelaskan dari total areal 167.912 hektare, perusahaan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas sekitar 46 ribu hektare, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.

Berdasarkan Audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022-2023, perusahaan dinyatakan mematuhi seluruh regulasi tanpa pelanggaran lingkungan maupun sosial.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa Perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Anwar.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pihaknya akan melakukan audit dan evaluasi mendalam terhadap Toba Pulp Lestari atas dugaan menjadi salah satu penyebab bencanadi Sumut.

Raja Juli menyebut hal itu merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

"PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12) kemarin.

Raja Juli pun menugaskan Wamenhut Rohmat Marzuki untuk memantau proses audit dan evaluasi ini.

Apabila perusahaan ini benar melanggar aturan, ia menyatakan Kemenhut berpotensi mencabut PBPH Toba Pulp ataupun pengurangan luas lahan hutan yang boleh dikelola.

Berdasarkan data BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibatbanjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat bertambah menjadi 1.053 jiwa per Selasa (16/12). Sebanyak 360 jiwa di antaranya ada di Sumut.

[Gambas:Video CNN]