BUMN Dapat Jatah Impor Daging Sapi 250 Ribu Ton, Swasta 30 Ribu Ton
Pemerintah menetapkan porsi terbesar kuota impor daging sapi tahun ini kepada badan usaha milik negara (BUMN) berdasarkan Neraca Komoditas (NK) 2026, sementara jatah untuk pelaku usaha swasta hanya 30 ribu ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana mengatakan penugasan impor untuk BUMN telah diterbitkan seluruhnya sesuai hasil penetapan tersebut.
"Ada penugasan BUMN kemarin. Semuanya sudah keluar kan (di Neraca Komoditas). Semua penugasan BUMN 250 ribu ton sudah keluar semua. Swasta kan semua 30 ribu ton kuota itu ya alokasinya," ujar Tommy di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan untuk kuota swasta, izin impor juga mulai diterbitkan bagi perusahaan yang telah melengkapi persyaratan administrasi.
"Ada beberapa yang ajuin yang sudah lengkap ya, sudah keluar (izin impornya)," katanya.
Dengan demikian, menurut Tommy, proses saat ini tinggal menunggu realisasi impor di lapangan.
Adapun BUMN yang mendapat penugasan impor tersebut adalah PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Penetapan itu, kata Tommy, bukan hanya keputusan Kemendag, melainkan hasil rapat koordinasi lintas kementerian.
"Berdikari dan PPI sesuai penugasan. Itu diputuskan dalam rakor Neraca Komoditas, tidak hanya Kemendag," ucapnya.
Selain daging sapi beku, pemerintah juga mengalokasikan impor sapi bakalan yang akan digemukkan di dalam negeri. Tommy menyebut izin impor sapi bakalan hampir seluruhnya telah diterbitkan.
"Sapi bakalan, pemegang PI (persetujuan impor) ada banyak ya. Dan sudah keluar semua hampir. Kan alokasinya 700 ribu ekor sekarang sudah penerbitan izinnya sudah hampir ke angka 700 ribu ekor untuk (sapi) bakalan," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan Bulog tidak lagi mendapat penugasan impor daging beku tahun ini, termasuk daging kerbau beku yang sebelumnya rutin dilakukan untuk kebutuhan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
"Terkait daging kerbau beku, sesuai dengan arah dari Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), kemarin kuotanya sudah diberikan ke BUMN, dalam hal ini fokusnya ke Berdikari. Jadi Bulog tidak mengimpor daging beku, Bulog fokus dengan beras, minyak, kemudian gula untuk support kebutuhan masyarakat," ujar Rizal.
Berdasarkan Neraca Komoditas 2026, total kuota impor daging mencapai 297 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 ribu ton dialokasikan kepada BUMN, sementara swasta hanya mendapat 30 ribu ton, dan sisanya sekitar 17 ribu ton untuk kebutuhan industri.
Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menilai kuota untuk swasta tahun ini turun tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai 180 ribu ton. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menyebut porsi 30 ribu ton hanya setara sekitar 16 persen dari total kuota impor.
"Benar. Kuota reguler untuk pengusaha swasta ditetapkan 30 ribu ton untuk 105 perusahaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Teguh berharap pemerintah segera menerbitkan Surat Persetujuan Impor agar realisasi bisa dilakukan tepat waktu, khususnya menjelang Ramadan dan Lebaran saat permintaan meningkat.
"Harga dibentuk dari mekanisme pasar. Selain yang reguler untuk swasta, BUMN juga mendapat kuota yang besar jumlahnya," katanya.
Kebijakan ini sebelumnya juga dijelaskan Mentan Amran sebagai bagian dari pengalihan peran agar BUMN lebih kuat sebagai stabilisator harga. Menurut Amran, yang dialihkan ke BUMN adalah kuota daging beku, sementara impor sapi bakalan tetap sepenuhnya di tangan swasta.
"Itu daging (sapi) beku. Kalau itu bukan dipangkas, itu dialihkan ke BUMN supaya BUMN menjadi stabilisator," ujarnya.
Ia menilai kehadiran BUMN penting agar pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan intervensi ketika terjadi lonjakan harga di pasar, mengingat selama ini impor sapi bakalan yang jumlahnya mencapai sekitar 700 ribu ekor sepenuhnya dikelola swasta.
(del/sfr)