Hati-hati 'Chaos', Benahi Data Sebelum Batasi Beli LPG Bersubsidi
Yayan menekankan tanpa sistem pencatatan yang rapi, potensi penyalahgunaan akan semakin besar. Kondisi ini justru bisa memicu kekacauan di lapangan.
"Nah, ini sistem pencatatan ini yang harus ada dan harus transparan kepada masyarakat. Misalkan seorang katakan dia sudah mengkonsumsi LPG 3 kg sekian, tapi catatannya itu enggak ada, itu akan menimbulkan abuse dan menimbulkan chaos di masyarakat," terangnya.
Masalah lain adalah mobilitas pembelian yang sulit dikendalikan tanpa data yang terintegrasi, sehingga pada akhirnya, pembatasan hanya akan menjadi angka di atas kertas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi jangan sampai misalkan 10 tabung, dia kan bisa aja pindah ke sana, pindah ke sini, kemudian beli. Jadi yang jadi masalah di Indonesia itu selalu datanya. Sudah beberapa nih kita tuh blunder terus karena kita tidak di-support dengan data yang baik dan data yang akurat untuk menentukan kebijakan, sehingga kebijakan itu jadi loss," kata Yayan.
Pengawasan Harus Jelas
Pandangan senada disampaikan Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda yang menilai pembatasan LPG 3 kg mirip dengan skema pembatasan BBM bersubsidi.
Namun, Huda menekankan bahwa yang menjadi masalah adalah mekanisme pengawasan pembelian LPG 3 kg. Tanpa kejelasan sistem, pembatasan hanya akan menimbulkan kegaduhan.
"Masalahnya adalah bagaimana memastikan bahwa orang A sudah membeli 10 tabung per bulan? Apakah melalui pangkalan lagi?" ujarnya.
Huda mengingatkan jangan sampai kejadian pada Februari 2025 kembali terulang. Saat itu, pemerintah terlalu tergesa-gesa menetapkan pembelian LPG 3kg wajib melalui agen/pangkalan skema yang jelas sehingga menimbulkan kelangkaan di berbagai wilayah.
"Apakah pangkalannya siap mengingat kejadian di bulan Februari saja sudah chaos," kata Huda.
Kalau pun pemerintah ingin mengalihkan pengawasan ke pengecer, tantangannya justru semakin besar. Pengecer tidak memiliki kapasitas administratif yang memadai.
"Jika dialihkan ke pengecer bagaimana pengecer memastikan secara tepat? Apakah pakai QRcode? Atau pembatasan per pengecer?. Jika dilakukan pembatasan, ya yang terjadi adalah kelangkaan dan harga akan naik," terangnya.
Ia juga menyoroti potensi jual beli kartu keluarga untuk mengakali aturan. Praktik semacam ini dinilai sangat mungkin terjadi.
"Bagaimana jika terjadi jual beli KK untuk mendapatkan tabung gas tambahan? Ini sangat potensial sekali terjadi," ujar Huda.
Huda menegaskan LPG 3 kg selama ini telah menjadi barang bebas di masyarakat. Ketika tiba-tiba dibatasi, resistensi sosial sulit dihindari.
Karena itu, ia menilai kebijakan pembatasan berisiko menimbulkan efek domino yang merugikan. Kelangkaan dan kenaikan harga akan menghantam kelompok miskin terlebih dahulu.
"Ketika dibatasi, maka akan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga. Saya pribadi, justru melihat baiknya kebijakan pemerintah itu memunculkan produk baru di atas 3 kg dengan skema subsidi yang lebih ringan seperti Premium ke Pertalite," pungkasnya.
(sfr)