Wakil Baru Purbaya Janji Jaga Defisit APBN 3 Persen PDB: Harga Mati

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wakil baru Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik Kamis lalu (5/2) itu menekankan ketentuan 3 persen tersebut sebagai batas yang tidak bisa ditawar.

"Kita jaga 3 persen (PDB) itu harga mati," ujar Juda usai menghadiri acara CNBC Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2).

Komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur disiplin fiskal, termasuk batasan defisit dan rasio utang pemerintah. Dalam aturan tersebut, batas maksimal rasio utang pemerintah pusat ditetapkan sebesar 60 persen terhadap PDB.

Berdasarkan realisasi hingga akhir 2025, defisit APBN tercatat melebar dari target awal 2,53 persen menjadi 2,92 persen terhadap PDB, setara Rp695,1 triliun.

Sementara itu, Undang-Undang APBN menetapkan target defisit fiskal 2026 berada di level 2,68 persen terhadap PDB.

Pernyataan Juda disampaikan di tengah sorotan lembaga pemeringkat global Moody's yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2 atau satu tingkat di atas batas investment grade.

Dalam laporannya, Moody's menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas kebijakan, kualitas komunikasi publik, serta penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang sedang berlangsung.

Moody's juga menyoroti perlunya memperkuat basis penerimaan negara guna menopang belanja prioritas pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan.

Sementara itu, lembaga pemeringkat lainnya, S&P Global, hingga kini masih mempertahankan outlook stabil untuk Indonesia dan belum merilis pembaruan penilaian terbarunya.