Minyak di Pusaran Konflik, Pemerintah Tahan Subsidi atau Jaga APBN?
"Pendekatan ini menjaga keadilan sekaligus memperkuat kredibilitas fiskal saat pasar global menaikkan premi risiko energi. Situasi pekan ini juga menunjukkan lonjakan harga dapat terjadi cepat saat konflik Timur Tengah mengganggu pasokan dan pelayaran," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/3).
Ia menilai stok BBM cukup untuk 20 hari memberi ruang bernapas untuk gangguan singkat. Namun, perang yang berlangsung lama mengubah tantangan dari sekadar stok menjadi keamanan pasok, jadwal kargo, dan biaya pengapalan.
"Ketika produksi LNG Qatar terganggu dan pasar gas Eropa melonjak tajam, gangguan pasok regional cepat menular ke harga global. Kondisi seperti ini akan menaikkan tagihan impor energi, memperbesar kebutuhan valas, dan menambah tekanan pada rupiah serta inflasi," kata Syafruddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan demikian, menurut Syafruddin, pemerintah perlu menyiapkan paket ketahanan berupa diversifikasi sumber dan rute impor, dan penguatan manajemen stok dan jadwal kedatangan. Kemudian, protokol penghematan konsumsi sektor intensif BBM saat darurat, serta percepatan substitusi impor lewat efisiensi dan bauran energi domestik.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengungkapkan proyeksi harga minyak dalam jangka pendek sangat bergantung terhadap eskalasi geopolitik dan risiko gangguan pasokan, terutama jika konflik melibatkan jalur strategis Selat Hormuz.
Ia memproyeksikan apabila tensi terus berlanjut, maka harga minyak dunia bisa bertahan di kisaran US$80 sampai US$90 per barel. Bahkan, bisa menyentuh tiga digit jika terdapat gangguan distribusi serius.
"Dalam jangka panjang, tren global menuju transisi energi dan perlambatan ekonomi dunia bisa menahan kenaikan harga secara ekstrem. Artinya, lonjakan bisa terjadi, tapi tidak otomatis permanen," ungkap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/3).
Terkait subsidi BBM, Ronny mengatakan pilihan kebijakannya hanya dua, yakni menahan harga dan membiarkan APBN berdarah-berdarah, atau menyesuaikan harga dan menerima konsekuensi inflasi yang menimbulkan kemarahan publik.
Ia menerangkan jika subsidi ditambah, maka defisit fiskal akan melebar dan ruang belanja produktif, termasuk infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial akan berkurang. Sementara, jika subsidi dikurangi tanpa desain kompensasi yang presisi, maka daya beli masyarakat bawah terpukul.
"Jadi jawabannya tidak hanya soal "naik atau tidak". Memang dibutuhkan reformulasi subsidi menjadi lebih targeted. Karena subsidi energi universal memang boros dan cenderung salah sasaran. Secara ekonomi publik, ini momen untuk mempercepat pergeseran ke subsidi berbasis penerima manfaat langsung," jelas Ronny.
(fln/ins)