Jakarta, CNN Indonesia --
Harga minyak mentah dunia tembus level US$100 barel per hari (bph) pada Senin (9/3) imbas perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Lonjakan ini menjadi rekor tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Juli 2022 lalu.
Mengutip Reuters, harga minyak Brent tercatat sempat naik US$15,24 atau 16,4 persen ke level US$107,93 per barel, setelah sebelumnya sempat melonjak hingga US$18,35 atau 19,8 persen menjadi US$111,04 per barel.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$16,50 atau 18,2 persen menjadi US$107,40 per barel setelah sebelumnya sempat menyentuh US$111,24 per barel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tak akan ada kenaikan harga BBM subsidi, Pertalite dan Solar, menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
"Saya dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya Insya Allah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi, negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3).
Bahlil menyadari eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi berdampak ke ekonomi Indonesia dan memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah mitigasi mengatasi persoalan itu.
Pada saat yang sama, Bahlil juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Ia memastikan stok BBM nasional RI masih tercukupi.
"Industri kita jalan terus dan impor kita enggak ada masalah apalagi di Timur Tengah itu kita cuma impor crude minyak mentahnya sementara minyak jadinya kita impor dari negara Asia Tenggara dan produksi dalam negeri," ujarnya.
Lantas, bisakah pemerintah menahan harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia?
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai dalam jangka pendek pemerintah bisa menahan harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Syafruddin menyebut pilihan tersebut diambil saat pemerintah ingin menjaga daya beli, menahan inflasi, dan mencegah kepanikan pasar. Hal tersebut karena dalam kondisi global yang tegang, keputusan menahan harga BBM bisa memberi ruang napas bagi rumah tangga, pelaku usaha kecil, sektor transportasi, dan distribusi pangan.
Dengan begitu, kebijakan tersebut mampu meredam tekanan inflasi karena ongkos logistik tidak langsung melonjak. Selain itu, ekspektasi publik dan stabilitas sosial juga mampu dijaga lantaran harga energi sangat memengaruhi harga kebutuhan pokok.
"Efek positifnya jelas. Tekanan inflasi bisa diredam, ongkos logistik tidak langsung melonjak, dan ekspektasi publik tetap terjaga. Langkah ini juga bisa menjaga stabilitas sosial karena harga energi sangat cepat memengaruhi harga kebutuhan pokok," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).
Meski begitu, ia menekankan kebijakan tersebut mempunyai sisi negatif yang besar, yakni beban subsidi dan kompensasi akan membengkak, ruang fiskal menyempit, dan APBN bisa kehilangan fleksibilitas untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, menurut Syafruddin, kebijakan tersebut juga berisiko salah sasaran karena kelompok mampu ikut menikmati harga murah.
"Jika bertahan terlalu lama, pemerintah justru menunda penyesuaian yang pada akhirnya bisa datang dalam bentuk guncangan yang lebih keras," terangnya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menerangkan pemerintah saat ini masih memiliki ruang fiskal untuk menahan harga BBM dalam jangka pendek, meski semakin terbatas.
Namun, jika harga minyak dunia bertahan tinggi dalam waktu lama, maka beban terhadap APBN akan cepat membengkak.
"Secara fiskal pemerintah masih bisa menahan harga BBM untuk sementara, terutama untuk menjaga inflasi dan daya beli. Namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Ronny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).
Ronny menjelaskan apabila pemerintah ingin menahan harga BBM, terdapat beberapa cara yang bisa diambil. Menurutnya, pemerintah bisa menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi di APBN, menggunakan buffer fiskal atau tambahan penerimaan negara dari lonjakan komoditas lain, dan merealokasi belanja dari pos yang kurang produktif.
[Gambas:Photo CNN]
Selain itu, pemerintah juga bisa memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran agar biaya fiskal tidak membengkak.
"Pemerintah juga bisa memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran, sehingga biaya fiskalnya tidak membengkak terlalu besar,"
Meski begitu, Ronny menegaskan apabila lonjakan harga minyak dunia berlangsung lama, maka menahan harga BBM semakin tidak realistis. Dengan demikian, pemerintah dihadapkan beberapa pilihan, seperti menaikkan harga secara bertahap, membatasi konsumsi melalui skema subsidi yang lebih tepat saran, atau memperkuat bantuan langsung.
"Dalam kondisi seperti itu, pemerintah biasanya harus memilih antara menaikkan harga secara bertahap, membatasi konsumsi melalui skema subsidi yang lebih tertarget, atau memperkuat bantuan sosial langsung untuk melindungi kelompok rentan," jelasnya.
Artinya, Ronny menyampaikan pemerintah memang bisa menahan harga energi dengan menambah subsidi melalui APBN. Namun, semakin lama kebijakan itu dipertahankan, beban fiskal negara akan semakin besar.
"Dengan kata lain, stabilitas harga energi bisa dibeli oleh APBN, tetapi semakin lama dibeli, semakin mahal harganya bagi kesehatan fiskal negara," ungkap Ronny.
[Gambas:Video CNN]
