Bisakah Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi di Tengah Lonjakan Harga?
Dengan begitu, kebijakan tersebut mampu meredam tekanan inflasi karena ongkos logistik tidak langsung melonjak. Selain itu, ekspektasi publik dan stabilitas sosial juga mampu dijaga lantaran harga energi sangat memengaruhi harga kebutuhan pokok.
"Efek positifnya jelas. Tekanan inflasi bisa diredam, ongkos logistik tidak langsung melonjak, dan ekspektasi publik tetap terjaga. Langkah ini juga bisa menjaga stabilitas sosial karena harga energi sangat cepat memengaruhi harga kebutuhan pokok," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).
Meski begitu, ia menekankan kebijakan tersebut mempunyai sisi negatif yang besar, yakni beban subsidi dan kompensasi akan membengkak, ruang fiskal menyempit, dan APBN bisa kehilangan fleksibilitas untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, menurut Syafruddin, kebijakan tersebut juga berisiko salah sasaran karena kelompok mampu ikut menikmati harga murah.
"Jika bertahan terlalu lama, pemerintah justru menunda penyesuaian yang pada akhirnya bisa datang dalam bentuk guncangan yang lebih keras," terangnya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menerangkan pemerintah saat ini masih memiliki ruang fiskal untuk menahan harga BBM dalam jangka pendek, meski semakin terbatas.
Namun, jika harga minyak dunia bertahan tinggi dalam waktu lama, maka beban terhadap APBN akan cepat membengkak.
"Secara fiskal pemerintah masih bisa menahan harga BBM untuk sementara, terutama untuk menjaga inflasi dan daya beli. Namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Ronny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).
Ronny menjelaskan apabila pemerintah ingin menahan harga BBM, terdapat beberapa cara yang bisa diambil. Menurutnya, pemerintah bisa menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi di APBN, menggunakan buffer fiskal atau tambahan penerimaan negara dari lonjakan komoditas lain, dan merealokasi belanja dari pos yang kurang produktif.
Selain itu, pemerintah juga bisa memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran agar biaya fiskal tidak membengkak.
"Pemerintah juga bisa memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran, sehingga biaya fiskalnya tidak membengkak terlalu besar,"
Meski begitu, Ronny menegaskan apabila lonjakan harga minyak dunia berlangsung lama, maka menahan harga BBM semakin tidak realistis. Dengan demikian, pemerintah dihadapkan beberapa pilihan, seperti menaikkan harga secara bertahap, membatasi konsumsi melalui skema subsidi yang lebih tepat saran, atau memperkuat bantuan langsung.
"Dalam kondisi seperti itu, pemerintah biasanya harus memilih antara menaikkan harga secara bertahap, membatasi konsumsi melalui skema subsidi yang lebih tertarget, atau memperkuat bantuan sosial langsung untuk melindungi kelompok rentan," jelasnya.
Artinya, Ronny menyampaikan pemerintah memang bisa menahan harga energi dengan menambah subsidi melalui APBN. Namun, semakin lama kebijakan itu dipertahankan, beban fiskal negara akan semakin besar.
"Dengan kata lain, stabilitas harga energi bisa dibeli oleh APBN, tetapi semakin lama dibeli, semakin mahal harganya bagi kesehatan fiskal negara," ungkap Ronny.
(ins)