Kapan Kepastian WFH ASN dan Karyawan Swasta Diumumkan?
Pemerintah memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta telah diputuskan dan segera diumumkan ke publik.
Namun, pengumuman resmi masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut keputusan terkait WFH sudah final di tingkat pemerintah, tetapi bukan dirinya yang akan mengumumkannya.
"Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian," ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Ia menambahkan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kendati, pemerintah juga mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan hasil pembahasan kebijakan tersebut masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum diumumkan secara resmi.
"Itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden, setelah ada arahan Bapak Presiden baru diumumkan resmi," kata Tito.
Tito menyebut pemerintah telah menggelar rapat panjang untuk membahas skema penerapan WFH, termasuk mempertimbangkan pengalaman saat pandemi covid-19. Ia menilai kebijakan satu hari kerja dari rumah tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan kebijakan WFH masih dalam tahap perumusan dan menjadi bagian dari langkah efisiensi di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
"Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja," ujar Prasetyo.
Ia menegaskan kebijakan ini tidak berkaitan dengan masalah pasokan BBM. Pemerintah memastikan ketersediaan BBM tetap aman, sementara WFH lebih diarahkan untuk efisiensi penggunaan energi.
Adapun skema yang tengah dikaji adalah penerapan WFH minimal satu hari dalam sepekan. Namun, kebijakan ini tidak akan berlaku untuk semua sektor, terutama sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan yang membutuhkan kehadiran fisik.
Prasetyo juga mengindikasikan penerapan WFH kemungkinan bersifat wajib untuk instansi pemerintah, sementara untuk sektor swasta masih dalam bentuk imbauan.
Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) pada periode arus balik Lebaran, 25-27 Maret 2026.
Berdasarkan perhitungan awal, kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen, meski angka tersebut masih bersifat perkiraan.
(del/sfr)