Dibanding Negara Selevel, Seberapa Tangguh RI Hadapi Gejolak Global?
Ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah kembali menguji ketahanan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga tekanan terhadap fiskal menjadi tantangan nyata.
Di tengah situasi tersebut, para ekonom menilai Indonesia masih mampu bertahan. Namun, daya tahannya dinilai tidak sepenuhnya kuat dan menyimpan sejumlah kerentanan.
Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal menilai secara umum kondisi makroekonomi Indonesia masih relatif solid. Hal itu tercermin dari sejumlah indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, hingga kinerja perdagangan.
"Kalau melihat indikator makro seperti pertumbuhan PDB, konsumsi, investasi, hingga perdagangan, kita masih relatif cukup resilien," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/4).
Menurut Faisal, konsumsi domestik yang tetap terjaga menjadi salah satu penopang utama ekonomi di tengah tekanan global. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatat surplus.
Namun, ia mengingatkan ada satu titik lemah yang perlu diwaspadai, yakni kondisi fiskal pemerintah. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutnya melebar cukup cepat dalam waktu singkat.
"Yang agak riskan itu memang adalah dari sisi belanja pemerintah. Kondisi APBN yang defisitnya sekarang memang melebar cepat sekali dalam 3 bulan pertama dari pengumuman Kementerian Keuangan hari ini sudah 240 triliun sampai dengan bulan Maret," katanya.
Jika dibandingkan dengan negara-negara setara (peer group), Faisal melihat posisi Indonesia dinilai berada di tengah: tidak paling kuat, tetapi juga tidak paling rentan.
Dari sisi ketergantungan energi, Indonesia memang masih menjadi net importir minyak sehingga terdampak kenaikan harga global. Namun, ketergantungan RI terhadap pasokan minyak dari kawasan Teluk relatif lebih kecil dibandingkan beberapa negara lain.
Lihat Juga : |
"Kita Indonesia itu hanya sekitar 20 persen bergantung dari pasokan minyak dari teluk. Kita banyak mengimpor juga dari Angola, juga Nigeria. Sementara peers seperti Malaysia itu hampir 70 persen bergantung dari Teluk crude-nya. Filipina bahkan 95 persen," jelasnya.
Artinya, dari sisi risiko gangguan pasokan minyak, Indonesia relatif lebih tahan dibandingkan sebagian negara ASEAN lainnya. Meski begitu, tekanan tetap ada karena kenaikan harga minyak dunia, yang kini telah menembus US$100 per barel, akan berdampak langsung pada inflasi dan beban subsidi energi.
Selain itu, defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang kembali melebar juga menjadi sinyal kerentanan eksternal.
Pandangan berbeda disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia saat ini cenderung semu.
"Indonesia sedang bertahan tapi semu. Ada harga yang dibayar dari ditahannya kenaikan BBM dan LPG terhadap pelebaran defisit APBN," ujarnya.
Menurut Bhima, ruang fiskal Indonesia semakin terbatas. Defisit APBN sudah tembus Rp240 triliun hingga Maret 2026, bahkan melonjak sekitar 140 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ia juga mengingatkan tekanan dari krisis global belum sepenuhnya terasa di sektor riil, tetapi berpotensi muncul dalam waktu dekat.
"Seolah aman, tapi ini senyap sebelum badai," kata Bhima.
Selain inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi risiko yang perlu diantisipasi. Di sisi lain, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah dinilai masih belum cukup kuat untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dari sisi kebijakan, para ekonom melihat langkah pemerintah tidak sepenuhnya keliru, tetapi masih belum optimal.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai kebijakan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas fiskal. Keputusan menahan kenaikan harga BBM juga dianggap penting untuk menjaga konsumsi domestik dan stabilitas sosial.
"Keputusan untuk menjaga BBM bersubsidi, tidak dinaikkan harganya, artinya subsidinya ditambah. Nah ini juga sangat penting menurut saya untuk menjaga tingkat konsumsi domestik, mencegah penurunan lebih jauh terhadap dari diabeli kelas menengah, di samping juga menjamin stabilitas sosial politik keamanan," ujarnya.
Namun, ia mengkritik pemangkasan anggaran yang terlalu dalam, terutama hingga ke daerah. Langkah tersebut berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di level regional.
"Kalau kemudian efisiensi dan kemudian dipotong lebih besar lagi, nanti khawatirkan malah nggak bergerak ekonomi di daerah itu," katanya.
Sementara itu, Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah cenderung terlalu fokus pada kebijakan jangka pendek, seperti subsidi energi, tanpa diimbangi langkah mitigasi struktural. Ia mencontohkan Malaysia dan Thailand yang mulai melakukan penyesuaian harga energi dan mendorong transisi energi.
"Indonesia terlalu santai dan menganggap remeh risiko krisis energi," ujarnya.
Ia juga menyoroti ketahanan energi Indonesia yang masih lemah, terutama dari sisi cadangan. Indonesia disebut memiliki cadangan BBM sekitar 25 hari dan LPG hanya 11 hari, jauh di bawah beberapa negara tetangga.
Di samping itu, Bhima juga menilai respons pemerintah sejauh ini masih belum menyentuh akar persoalan. Ia melihat langkah yang diambil cenderung bersifat jangka pendek dan belum diikuti strategi struktural untuk meredam dampak krisis global.
"Sebagian besar yang dilakukan pemerintah bukan dalam bentuk kebijakan, melainkan sekadar komunikasi menenangkan publik," pungkasnya.
(pta)