Mendag Respons Penutupan Puluhan Gerai Alfamart-Indomaret di Lombok
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memicu keresahan ratusan pekerja akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Budi mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda), bukan isu lain di luar perizinan. Belakangan, penutupan itu dikaitkan dengan rencana pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah.
"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di wilayah tersebut. Menurutnya, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.
"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.
Budi juga menanggapi kekhawatiran nasib pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan gerai tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin agar gerai tetap bisa beroperasi.
"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.
Budi juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan aturan zonasi minimarket merupakan kewenangan masing-masing pemda. Karena itu, pemerintah pusat masih akan melihat lebih lanjut akar persoalan yang terjadi di Lombok Tengah, termasuk langkah penataan ulang yang dilakukan pemerintah daerah setempat.
Menurut dia, setiap daerah memiliki rencana tata ruang wilayah yang berbeda-beda sehingga penyesuaian kebijakan juga bergantung pada aturan di daerah masing-masing.
"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.
Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Tengah menyusul penutupan sejumlah gerai ritel modern di wilayah tersebut.
Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemerintah daerah memberikan solusi atas potensi PHK massal yang mengancam para pekerja.
"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.
(del/pta)