DPR Ungkap Curhat Bank BUMN soal Endapan Uang Negara

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengungkap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meminta pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank BUMN.

Permintaan itu disampaikan saat Komisi XI DPR menggelar rapat tertutup bersama jajaran direksi Himbara pada Senin (6/7).

Fauzi menjelaskan rapat digelar secara tertutup karena membahas sejumlah data yang belum bisa dibuka ke publik dan berpotensi memengaruhi pasar dan investasi apabila dipublikasikan.

"Kawan-kawan juga tahu sendiri, belum selesai rapat kadang-kadang beritanya sudah ke mana-mana. Jadi maksud kita kemarin karena SAL ini masih banyak pertimbangan, masih banyak dibicarakan, kita mengambil keputusan supaya tertutup," ujar Fauzi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut dia, dalam rapat tersebut Himbara menyampaikan aspirasi agar penempatan dana SAL tidak lagi bersifat jangka pendek atau deposito on call yang jangka waktunya berkisar di antara satu hingga 28 hari.

"Mereka istilahnya curhatlah kepada kita untuk ngomong kepada KSSK supaya kondisi ini memang membutuhkan pemahaman yang panjang," ujar Fauzi.

Fauzi mengatakan Himbara mengusulkan agar dana SAL ditempatkan selama tiga hingga enam bulan, bahkan bila memungkinkan sampai satu tahun.

Permintaan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan dana SAL yang mayoritas digunakan untuk mendukung modal kerja dan penyaluran kredit kepada UMKM maupun sektor usaha.

Ia mengatakan pemerintah sudah empat kali menempatkan dana SAL yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia ke Himbara dengan tenor yang berbeda-beda, mulai satu hingga tiga bulan.

"Perbankan ini kalau seandainya (penempatannya) satu bulan, mereka kerepotan untuk mengembalikan ke pemerintahnya. Kalau seandainya dikasih Rp55 triliun, enggak mungkin Rp55 triliun lagi balik. Kan ada bunganya. Nah mereka enggak sanggup," ujar Fauzi.

Tenor yang lebih panjang dinilai akan membantu menjaga likuiditas perbankan, rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR), serta kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR).

Ia mengatakan Komisi XI DPR akan memanggil Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk membahas mitigasi risiko serta usulan perpanjangan tenor penempatan dana SAL.

"Kita berharap nanti kita akan panggil. Kita hanya merekomendasi supaya tenornya itu lebih panjang. Kalau on call kan masa sebulan diambil lagi, orang bisa apa?" ujar Fauzi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal kembali mengguyur perbankan dengan dana pemerintah sebesar Rp381 triliun hingga akhir tahun ini. Rinciannya Rp281 triliun akan langsung diberikan ke perbankan dan Rp100 triliun sebagai dana cadangan yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan kebijakan ini untuk memastikan likuiditas perbankan benar-benar terjaga dan sanggup menyalurkan kredit.

"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp100 triliun untuk berjaga-jaga apabila likuiditas diperlukan untuk memenuhi permintaan kredit.