ANALISIS

3 PR Utama MBG Menanti Gebrakan Bos Baru BGN Sudaryono

Lidya Julita Sembiring | CNN Indonesia
Kamis, 23 Jul 2026 07:55 WIB
Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di sela peninjauan fasilitas dapur dalam rangkaian acara Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Semarang, Jawa Tengah, Kamis
Agar Tak Jadi Program Mahal Berdampak Ekonomi Dangkal. (Foto: ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita melihat arah baru ditentukan oleh keberanian mengoreksi desain kelembagaan dan tata kelola program.

"Kalau ingin jujur, sebenarnya arah baru BGN di bawah Sudaryono tidak akan ditentukan oleh siapa orangnya, tetapi oleh apakah ada koreksi desain kelembagaan dan tata kelola programnya," kata Ronny.

Ronny menilai selama ini persoalan MBG tidak hanya terjadi pada aspek teknis pelaksanaan Sumber persoalannya adalah desain kebijakan yang terlalu ambisius, rantai pasok yang lemah, hingga tata kelola anggaran yang belum sepenuhnya akuntabel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh sebab itu, ia menilai perubahan kepemimpinan tidak akan menghasilkan dampak besar bila 3 persoalan mendasar tersebut tidak diperbaiki.

"Kalau tidak ada perubahan fundamental di tiga hal itu, yakni governance, desain program, dan integrasi hulu-hilir, maka siapapun kepala barunya, arah kebijakannya berpotensi tetap reaktif, bukan strategis," tegasnya.

Setidaknya ada tiga PR utama Sudaryono yang dinilai tidak mudah, tetapi perlu segera diselesaikan. Pertama, menormalkan tata kelola keuangan dan memastikan tidak ada lagi mismatch antara komitmen program dengan kapasitas fiskal dan administrasi.

Kedua, membangun ulang rantai pasok MBG agar benar-benar berbasis produksi domestik, yakni petani, peternak, nelayan. Dengan demikian program ini tidak hanya menjadi proyek distribusi makanan yang menciptakan ketergantungan pada vendor besar.

Ketiga, memperbaiki sistem targeting dan monitoring. Ronny menilai selama ini problem klasik program besar di Indonesia adalah kebocoran, salah sasaran, dan lemahnya evaluasi berbasis data real-time.

"Tanpa 3 hal ini, MBG akan menjadi program mahal dengan dampak ekonomi yang dangkal, sehingga di tahap awal, yang dibutuhkan bukan ekspansi, tapi konsolidasi, yakni bereskan yang ada dulu, baru bicara scale-up," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan Sudaryono nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tim yang kuat, profesional, serta mampu mengelola program berbasis data dan evaluasi yang terukur.

"Kalau dia bisa menggeser pendekatan dari sekadar program politis menjadi program ekonomi yang terukur dampaknya, misalnya benar-benar meningkatkan demand terhadap produk lokal dan memperbaiki kesejahteraan produsen, maka ada peluang perbaikan. Tapi kalau tetap dikelola sebagai proyek besar tanpa disiplin ekonomi yang ketat, maka risiko kegagalannya tetap tinggi, siapapun pemimpinnya," pungkas Ronny.

(pta) Add as a preferred
source on Google

HALAMAN:
1 2