3 PR Utama MBG Menanti Gebrakan Bos Baru BGN Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah dilantik kemarin (22/7) di Istana Negara.
Ia menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan penyakit di luar negeri.
Kehadiran Sudaryono dinilai akan membawa ekspektasi baru terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah ekonom menilai ada beberapa tantangan atau PR yang harus diselesaikan, bukan lagi memperluas cakupan program, melainkan membenahi tata kelola yang selama ini menjadi sumber berbagai persoalan.
Program MBG telah berkembang menjadi salah satu program sosial terbesar pemerintah, dengan cakupan jutaan penerima manfaat. Besarnya skala tersebut membuat kebutuhan akan sistem pengawasan, distribusi, hingga pengelolaan anggaran menjadi semakin kompleks.
Karena itu, pergantian pucuk pimpinan BGN dipandang sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi kelembagaan sebelum kembali mempercepat ekspansi program.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai arah baru BGN semestinya tidak lagi hanya mengejar bertambahnya jumlah dapur atau penerima manfaat.
"Arah baru BGN di bawah Sudaryono seharusnya tidak lagi bertumpu pada perluasan jumlah dapur dan penerima manfaat semata, tetapi pada konsolidasi tata kelola, kualitas layanan, dan ketepatan sasaran," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com.
Ia menilai tantangan utama BGN saat ini bukan pula memperbesar skala MBG, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat gizi yang optimal.
"Persoalan BGN saat ini bukan sekadar memperbesar skala Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan perbaikan gizi," imbuhnya.
Menurut Rizal, latar belakang Sudaryono di sektor pertanian justru dapat menjadi modal penting untuk memperkuat integrasi rantai pasok pangan nasional. Sebab, MBG tidak seharusnya berhenti sebagai program penyedia makanan, tetapi menjadi penggerak ekonomi lokal.
Integrasi dengan petani, peternak, nelayan, koperasi hingga UMKM pangan dinilai dapat memperkuat sisi produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di daerah.
"Sehingga program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memperkuat rantai pasok, rantai nilai dan ekonomi daerah," katanya.
Namun demikian, ia menilai integrasi tersebut baru bisa berjalan apabila fondasi tata kelola lebih dulu dibenahi. Pekerjaan rumah paling mendesak berada pada sistem pengendalian program.
Menurutnya, berbagai persoalan yang sempat muncul menunjukkan kelemahan utama bukan hanya pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem. Karena itu, ia mendorong pembentukan basis data tunggal penerima manfaat agar penyaluran program lebih akurat.
"Sudaryono perlu membangun basis data tunggal, audit menyeluruh terhadap dapur, standardisasi pemasok, mekanisme respons cepat atas kasus keracunan, serta indikator keberhasilan yang berorientasi pada dampak gizi, bukan sekadar jumlah porsi dan tingkat penyerapan anggaran," terangnya.
Rizal manyebut kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto memang dapat mempercepat koordinasi lintas kementerian. Namun, modal politik tersebut tidak otomatis menjamin keberhasilan apabila tidak dibarengi profesionalisme.
"Kedekatan politik tidak otomatis menjamin keberhasilan apabila tidak diikuti profesionalisme, keberanian melakukan koreksi, dan transparansi. Pergantian pimpinan harus menjadi momentum reformasi kelembagaan dan tata kelola secara efektif, bukan sekadar pergantian figur," tutur Rizal.