Profil Perry Warjiyo, Gubernur BI yang Mundur usai 42 Tahun Mengabdi
Perry Warjiyo mengundurkan diri dari kursi gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Perry menyampaikan surat pengunduran diri itu kepada Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (26/7) kemarin.
"Bapak presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo dan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian beliau selama 7 tahun lamanya," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Bank Indonesia, Senin (27/6).
Prabowo akan menerbitkan surat keputusan presiden terkait pemberhentian Perry dari kursi orang nomor satu BI hari ini. Sesuai ketentuan, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti akan menjadi penjabat sementara gubernur BI.
Lantas bagaimana sepak terjang Perry selama ini?
Mengutip situs resmi Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 1959.
Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi UGM pada 1982. Setelah itu, Perry melanjutkan pendidikan di Iowa State University hingga meraih gelar Master pada 1989 dan gelar Ph.D pada 1991.
Perry adalah orang lama di BI. Tercatat, ia bergabung dengan BI sejak 1984. Artinya, sudah 42 tahun ia berkarir di bank sentral.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur BI sejak 23 Mei 2018, Perry pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018, era Gubernur Agus Martowardojo. Ia juga pernah menjadi Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional.
Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI.
Perry juga sempat menduduki posisi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF) selama dua tahun, dan mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009.
Selama berkarier di BI, Perry berfokus di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.
Saat mengabdi sebagai gubernur BI selama tujuh tahun lamanya, Perry mendorong kebijakan pro pertumbuhan (pro growth) dan pro stabilitas (pro stability).
Dalam hal ini, bank sentral mendukung kebangkitan ekonomi nasional sembari menjaga ketahanan dari dampak gejolak global. Hal itu dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah.
Selain itu, ia juga mendukung perkembangan pembayaran digital dengan lahirnya Quick Response Code Indonesian Standard pada 2019 lalu.
(sfr)