Apa Itu Desil 9 dan 10, Kelompok yang Bakal Dilarang Beli Pertalite?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pelarangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite bagi kelompok masyarakat kaya.

Kebijakan pembatasan tersebut secara spesifik menyasar masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan desil 9 dan 10. Aturan ini rencananya akan diberlakukan secara bertahap.

Rencana ini mencuat usai Purbaya bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8).

Bahlil mengakui penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite selama ini tidak tepat sasaran. Masyarakat di kelompok desil 9 dan 10 disebut masih ikut menikmati fasilitas dari negara tersebut.

Padahal, subsidi senilai ratusan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah seharusnya hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

"Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil usai pertemuannya dengan Purbaya.

Berdasarkan penjelasan di unggahan akun Instagram Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial, @pusdatinkesos, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera.

Posisi sebuah keluarga dalam desil ini tidak hanya diukur dari satu sisi.

Namun, keluarga ditentukan oleh beberapa variabel seperti kepemilikan aset, kondisi fisik rumah, tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, serta jumlah tanggungan keluarga.

Semakin banyak aset, semakin bagus rumah, semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka keluarga tersebut cenderung masuk ke kelompok sejahtera.

Adapun unggahan BPS Cilegon di media sosial Threads mencontohkan jika terdapat 270 keluarga, maka seluruh keluarga tersebut akan dibagi ke dalam 10 kelompok yang masing-masing berisi 27 keluarga.

Kelompok pertama atau desil 1 berisi 27 keluarga dengan kondisi ekonomi terendah, sedangkan kelompok berikutnya diisi keluarga dengan kondisi yang lebih baik secara bertahap hingga desil 10 yang berisi 27 keluarga dengan kondisi ekonomi tertinggi.

Dengan demikian, desil digunakan untuk menggambarkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lain dalam keseluruhan populasi.

Akun @bpscilegon turut memberikan penegasan penghitungan desil sama sekali tidak ditentukan berdasarkan nominal pendapatan atau angka batas pasti.

"Terus kok bisa sih berseliweran tabel pendapatan sekian masuk desil sekian? Itu dari mana dehhh? Enggak benar ya gengs karena penentuan ranking-nya itu dari puluhan variabel dengan bobot yg berbeda-beda," tulis @bpscilegon dalam unggahan pada Rabu (12/8).

Pemeringkatan desil ditentukan oleh puluhan variabel dengan bobot berbeda, termasuk kondisi perumahan, demografi, ketenagakerjaan, kepemilikan usaha, hingga kesehatan.

"Dalam pengelompokan desil tidak ada cut off point-nya. Tidak ada penghasilan sekian masuk desil x atau aset sekian masuk desil y. Murni berdasarkan pemeringkatan atau ranking keluarga," tulis @bpscilegon.

Pengelompokan ini murni berdasarkan sistem pemeringkatan atau ranking dari seluruh keluarga yang ada, bukan didasarkan pada perorangan atau individu.

"Jadi, kalau ada yg bilang, 'Aku nganggur kok desilku tinggi?' dilihat dulu di keluarga tersebut bagaimana kondisi ekonomi anggota keluarga lainnya," tulis @bpscilegon.

Kondisi pemeringkatan tersebut pada akhirnya memunculkan kontras dan ketimpangan ekonomi yang sangat ekstrem di dalam kelompok desil 10 itu sendiri.

"Kontras yang begitu tajam di dalam desil 10 itu sendiri menunjukkan betapa ekstremnya ketimpangan ekonomi di Indonesia," tulis @bpscilegon.

Di dalam kelompok desil tertinggi ini, keluarga kelas menengah dengan penghasilan jutaan rupiah per bulan bisa berada di kotak yang sama dengan konglomerat berpenghasilan miliaran hingga triliunan rupiah.

Menurut @bpscilegon, ini menunjukkan secara jumlah atau rasio terhadap total populasi, konglomerat di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, hanya segelintir orang di paling puncak piramida ekonomi.