Iran Kecam Sanksi Ekonomi dari AS, Sebut Rusak Tatanan Global

Iran mengecam keras sanksi ekonomi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS). Teheran menilai penerapan sanksi sekunder itu telah melanggar kedaulatan negara lain, serta hukum internasional.

Sanksi sekunder atau secondary sanctions merupakan mekanisme hukum AS yang memberikan hukuman bukan hanya kepada target utama (Iran), melainkan juga pihak ketiga atau negara lain yang nekat menjalin hubungan dagang dengan target tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan bahwa langkah AS ini bukan sekadar kelanjutan dari perang ekonomi ilegal terhadap satu negara, dilansir dari Anadolu pada Sabtu (22/8).

"Ini adalah pemaksaan kedaulatan ekstra teritorial terhadap setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merdeka," ujar Baghaei melalui akun resminya di media sosial X.

Baghaei menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara yang secara hukum dapat memaksa bank, perusahaan atau bandara asing di bawah yurisdiksi negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan sah dengan pihak ketiga.

Menurutnya, sanksi sekunder yang dijatuhkan AS sama sekali tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Kebijakan tersebut dinilai mencederai prinsip kesetaraan kedaulatan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB, serta larangan intervensi yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Nikaragua.

Selain itu, Baghaei juga mengaitkan sanksi dengan blokade laut oleh AS. Ia memperingatkan bahwa kombinasi kedua kebijakan tersebut dapat mereduksi kedaulatan negara lain menjadi sesuatu "bersifat sementara, bersyarat dan dapat dicabut sewaktu-waktu sesuai keinginan negara penguasa," jelasnya.

Ia menilai jika kondisi tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan bakal merusak tatanan internasional berbasis PBB dan memicu kembalinya era "kolonialisme klasik dalam skala penuh".

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana peluncuran operasi ekonomi yang paling menghancurkan dari yang pernah diterapkan terhadap suatu negara. Trump menggambarkan kampanye tekanan maksimum atau maximum-pressure campaign itu sebagai "Perang Ekonomi dan Isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Tak hanya itu, Trump juga bersumpah akan memutus seluruh jalur keuangan yang menyokong Teheran. Ia juga mengeluarkan ancaman tegas bahwa negara mana pun yang memberikan dukungan ekonomi kepada Iran baik melalui lembaga keuangan, bisnis, bandara, maupun entitas pemerintah-akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat berat dari AS.

Kampanye pemblokiran massal tersebut fisebut sebagai "Economic D-Day", di mana Trump mendesak sekutu-sekutu AS untuk segera merapatkan barisan dan bergabung dalam upaya mengisolasi Iran secara finansial.