Kementerian PU Catat 94 Jalan dan Jembatan di NTT Rusak Akibat Gempa

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat ada 94 titik jalan dan jembatan rusak akibat gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) lalu.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Kementerian PU merinci 94 titik tersebut terdiri dari 75 titik longsoran, tiga titik amblas, serta 16 jembatan dan duiker.

Dari jumlah tersebut, Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan lapangan pada 34 titik longsoran dan sembilan jembatan/duiker.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sejak hari pertama gempa, jajaran balai di wilayah NTT telah diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan dukungan penuh dalam penanganan pascabencana.

"Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8).

Penanganan dilakukan secara bertahap. Pada lokasi longsoran yang mengganggu badan jalan, tim melakukan pembersihan material dan pengamanan agar kendaraan tetap dapat melintas.

Sementara itu, pada titik yang memiliki potensi longsor lanjutan atau mengalami kerusakan struktur, Kementerian PU menyiapkan penanganan lebih permanen.

Di ruas Ruteng-Reo-Kedindi, misalnya, material batuan yang menutup area jalan telah dibersihkan.

Untuk mengantisipasi longsor susulan, penanganan lanjutan disiapkan melalui pemasangan rock bolt, wire mesh, dan rockfall barrier. Setelah penanganan darurat, lalu lintas pada lokasi tersebut tetap dapat berfungsi dua arah.

Penanganan juga dilakukan di ruas Ruteng-Km 210 dan Km 210-Batas Kabupaten Manggarai.

Selain membersihkan material longsoran dan batuan, Kementerian PU memasang rambu peringatan, menutup retakan badan dan bahu jalan, membersihkan saluran, serta menyiapkan penguatan lereng menggunakan rock bolt dan jaring pengaman pada lokasi yang membutuhkan penanganan permanen.

Sementara di wilayah Ende, penanganan dilakukan pada sejumlah titik di ruas Aegela-Batas Kota Ende, Batas Kota Ende-Detusoko, Junction-Wolowaru, serta Wolowaru-Lianunu.

Pembersihan longsoran telah dilakukan, sedangkan bahu jalan yang terdampak diperkuat dan beberapa lokasi disiapkan untuk penanganan permanen berupa dinding penahan tanah, shotcrete, jaring aktif, maupun sistem drainase untuk mengendalikan aliran air dari lereng.

Kementerian PU memastikan kondisi 15 ruas jalan nasional yang terdampak gempa secara umum tetap fungsional. Arus kendaraan, termasuk distribusi logistik dan BBM, juga masih berjalan lancar.

Selain jalan, pemeriksaan juga dilakukan Kementerian PU pada jembatan terdampak seperti penanganan expansion joint, elastomer, abutment, dinding sayap, serta elemen pengaman sungai.

Penanganan sementara dilakukan untuk mengamankan struktur dan area sekitar, sementara rehabilitasi permanen disiapkan agar jembatan dapat kembali berfungsi sesuai perencanaan.

Salah satunya, Jembatan Nanga Roro di ruas Aegela-Batas Kota Ende.

Hasil pemeriksaan ditemukan kerusakan pada sejumlah elemen jembatan, termasuk balok penahan gempa, fondasi yang mengalami gerusan, dinding penahan tanah, wingwall, dan expansion joint.

Penanganan sementara dan rencana rehabilitasi permanen telah disiapkan Kementerian PU pada tahun ini.

Selanjutnya, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memeriksa fasilitas kesehatan yang terdampak gempa.

Di Kabupaten Ende, Tim Asesmen Keandalan Gedung Ditjen Cipta Karya telah memeriksa 30 bangunan gedung RSUD Ende.

Hasil pemeriksaan menunjukkan 28 bangunan gedung masuk kategori Hijau atau dapat digunakan kembali, sedangkan dua bangunan gedung masuk kategori Kuning atau dapat digunakan secara terbatas.

Hasil tersebut memberikan kepastian bagi tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien mengenai bangunan yang dapat kembali digunakan.

Hasil asesmen juga telah disampaikan langsung oleh Bupati Ende kepada para tenaga kesehatan serta pasien dan keluarga pasien sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan pelayanan kesehatan secara bertahap di dalam bangunan yang telah dinyatakan dapat digunakan.

Selanjutnya, di Kabupaten Sikka, pemeriksaan dilakukan terhadap RSUD T.C. Hillers. Seluruh bangunan gedung yang diperiksa dinyatakan kategori Hijau atau dapat digunakan kembali.

Hasil asesmen di Ende dan Sikka menunjukkan setiap bangunan gedung memiliki kondisi dan tingkat pemanfaatan yang berbeda.

Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan secara spesifik pada masing-masing bangunan gedung untuk menentukan tingkat penggunaan berdasarkan hasil penilaian di lapangan.

"Dalam penanganan pascabencana, kita tidak hanya mengejar kecepatan pemulihan, tetapi juga memastikan bangunan yang kembali digunakan memang telah diperiksa kondisinya. Fasilitas kesehatan harus dapat kembali melayani masyarakat dengan aman dan nyaman," ujar Dody.

Selain fasilitas kesehatan, asesmen juga dilakukan terhadap bangunan pemerintahan.

Di Kabupaten Ende, dua bangunan gedung Kantor Bupati Ende dinyatakan kategori Hijau atau dapat digunakan kembali.

Di Kabupaten Sikka, tiga bangunan gedung Kantor Bupati Sikka dinyatakan kategori Kuning atau dapat digunakan secara terbatas.

Bangunan gedung yang dinyatakan Hijau dapat digunakan kembali, sedangkan bangunan gedung kategori Kuning dapat dimanfaatkan dengan pembatasan sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi teknis.

Kementerian PU juga menangani pelayanan dan distribusi air bersih bagi warga di Kabupaten Sikka.

Dukungan pelayanan air bersih dilakukan di dua lokasi, yakni Desa Baopaat, Kecamatan Lela, serta Gelora Samador yang menjadi salah satu lokasi pengungsian terpusat.

Pelayanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi pascagempa.

Di Desa Baopaat, Kecamatan Lela, pelayanan air bersih dilakukan di wilayah RT 08/RW 03 dengan cakupan 48 kepala keluarga atau sebanyak 192 jiwa.

Untuk lokasi tersebut, Kementerian PU mengirimkan satu Mobil Tangki Air (MTA) dengan kapasitas 6.000 liter. Sementara itu, pelayanan air bersih juga dilakukan di Gelora Samador sebagai lokasi pengungsian terpusat.

Di lokasi tersebut terdapat sekitar 1.305 jiwa atau 358 kepala keluarga yang membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar selama berada di pengungsian, sebanyak 6.000 liter air bersih telah dikirimkan melalui MTA.