Abu Erupsi Anak Krakatau Merembet, Ekonomi RI Ikut Terpapar?
Erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu (5/9) pagi di perairan Selat Sunda tak hanya berdampak di sekitar gunung. Abu vulkanik bergerak hingga Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.
Gangguan juga merembet ke transportasi udara. Hingga 7 September, sebanyak 2.961 penerbangan dan sekitar 341 ribu penumpang terdampak.
Lantas, sejauh apa efek berantai erupsi Anak Krakatau terhadap perekonomian Indonesia? Apakah gangguan penerbangan bisa merembet ke pariwisata, logistik, hingga harga barang? Dan apa yang perlu dilakukan pemerintah jika gangguan berlangsung lebih lama?
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan dampak ekonomi erupsi Anak Krakatau tidak berhenti di sektor penerbangan.
Pariwisata, hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, perdagangan ritel, jasa acara, dan UMKM destinasi menjadi sektor yang paling cepat terdampak karena pembatalan perjalanan langsung menghilangkan transaksi harian.
"Jika wisatawan menunda perjalanan, tingkat hunian turun, pesanan makanan berkurang, armada wisata menganggur, dan pekerja harian kehilangan pendapatan," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/9).
Menurutnya, usaha dengan biaya tetap tinggi tetapi mengandalkan arus kas harian menjadi yang paling rentan. Gangguan beberapa hari saja dapat berubah menjadi persoalan likuiditas.
Dari sisi logistik, gangguan muncul melalui pembatalan penerbangan, perubahan rute, dan penumpukan barang pada moda alternatif. Cargo udara untuk komoditas bernilai tinggi, mudah rusak, obat-obatan, komponen manufaktur, dan kiriman ekspres menjadi yang paling sensitif.
"Ketika ruang udara ditutup, barang berpindah ke jalur darat atau laut, waktu tempuh bertambah, biaya penyimpanan naik, dan jadwal produksi dapat terganggu," ujarnya.
Gangguan beberapa hari masih dapat diserap melalui stok dan fleksibilitas jaringan. Namun, jika berlangsung lebih lama, biaya logistik meningkat dan usaha kecil paling cepat terdampak karena memiliki modal kerja dan kapasitas logistik yang lebih terbatas.
Syafruddin mengatakan pekerja harian, pengemudi, pedagang kecil, pemandu wisata, pekerja restoran, pemilik homestay, nelayan wisata, dan UMKM menjadi kelompok paling rentan.
"Mereka tetap menanggung cicilan, sewa, dan kebutuhan rumah tangga ketika pelanggan menghilang," katanya.
Menurutnya, kerugian juga harus dilihat dari kehilangan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha, bukan hanya kerusakan aset.
Terkait inflasi, Syafruddin mengatakan gangguan transportasi beberapa hari belum otomatis memicu inflasi nasional. Namun, kenaikan harga lokal dan komoditas tertentu tetap perlu diwaspadai karena pasokan terlambat dan ongkos angkut meningkat.
"Tekanan akan lebih kuat pada pangan segar, obat, barang bernilai tinggi, dan wilayah yang sangat bergantung pada konektivitas udara," jelasnya.
Lihat Juga : |
Jika gangguan berlangsung singkat dan bandara kembali normal, kenaikan harga cenderung sementara. Namun, penutupan berulang dapat membuat perusahaan menggunakan rute lebih mahal dan menambah stok, yang kemudian berpotensi diteruskan kepada konsumen.
Dalam jangka pendek, Syafruddin menilai dampak nasional masih terbatas apabila gangguan cepat mereda. Namun, efek sektoral dan regional dapat cukup tajam.
"Ancaman terbesar bagi pertumbuhan bukan satu episode abu vulkanik, melainkan kegagalan mengubah kejadian berulang menjadi pembelajaran institusional," ujarnya.
Dalam jangka panjang, erupsi berulang dapat meningkatkan biaya asuransi dan logistik serta premi risiko bagi destinasi wisata dan investor. Sebaliknya, perbaikan sistem peringatan, diversifikasi rute, dan ketahanan infrastruktur dapat mengurangi dampak permanen.
Untuk mencegah dampak meluas, Syafruddin mendorong pemerintah mengintegrasikan informasi PVMBG, BMKG, AirNav, bandara, pelabuhan, maskapai, dan pemerintah daerah. Jalur transportasi alternatif juga perlu disiapkan, sementara UMKM dan pekerja informal terdampak perlu mendapat dukungan sementara secara terarah.
"Ukuran keberhasilan bukan sekadar bandara kembali dibuka, melainkan seberapa cepat arus manusia, barang, pendapatan, dan kepercayaan pulih tanpa menciptakan biaya fiskal permanen," kata Syafruddin.