Luhut Targetkan Subsidi Barang Diganti Tunai Mulai 1-2 Tahun ke Depan
Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema subsidi, dari subsidi barang menjadi bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perubahan tersebut ditargetkan mulai diterapkan dalam satu hingga dua tahun ke depan dan menjadi bagian dari penataan perlindungan sosial (perlinsos) dan digitalisasi data pemerintah.
Untuk tahap awal, pemerintah akan menyelesaikan integrasi serta pemutakhiran data penerima bansos sebelum penyaluran dilakukan melalui sistem yang lebih terarah.
"Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam overtime, mungkin dalam satu-dua tahun ke depan subsidi itu saya sudah lapor Presiden (Prabowo Subianto), tidak lagi pada barang, langsung pada manusia, jadi cash," kata Luhut dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).
Saat ini, pemerintah masih mengembangkan sistem digital yang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Luhut mengatakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadukan dengan data dari kementerian dan lembaga lainnya menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Menurut Luhut, pemutakhiran data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Pemerintah juga membuka ruang pendaftaran bagi masyarakat sehingga jumlah penerima nantinya tidak ditentukan semata berdasarkan daftar penerima sebelumnya.
"Jadi 98 persen dari (288 juta) jumlah penduduk itu sudah ada di Dukcapil. Itu sekarang kita mutakhirkan semua. Dengan AI ini kita nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua karena semua kementerian/lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI," ujarnya.
Luhut menargetkan pembenahan dan integrasi data selesai pada akhir 2026. Setelah itu, pemerintah akan mulai mencoba penyaluran bansos pada kuartal I 2027.
"Untuk tahun 2027 kita bagi bansos. Kita akan coba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos. Tapi itu subjektif kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," kata Luhut.
Ia mengatakan jumlah penerima bansos dalam skema tersebut masih bergantung pada hasil pendaftaran dan pemutakhiran data. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak tertinggal dalam sistem.
Perubahan menuju bantuan tunai juga telah disiapkan melalui pengembangan Digital Single ID.
Sebelumnya, Luhut menyebut pemerintah mengumpulkan berbagai program bansos untuk diarahkan ke skema cash transfer. Nilai bantuan yang dihitung dari berbagai program tersebut disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
Sistem digital tersebut juga dirancang untuk membantu pemerintah mengidentifikasi penerima secara lebih terperinci dengan memanfaatkan teknologi face recognition dan pemadanan data.