Menkeu Suahasil Kenang Frans Seda: Pengabdian Tak Kenal Batas Zaman

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyinggung setiap jabatan ada masa waktunya, namun pengabdian tak mengenal batas zaman.

Hal ini ia lontarkan saat mengenang Menteri Keuangan periode 1966-1968 Franciscus Xaverius Seda atau Frans Seda.

Menurut Suahasil, karena masa kepemimpinan di pemerintahan memiliki tenggat waktu, sudah sepatutnya seorang pejabat publik mampu menjaga relevansi pengabdiannya kepada negara.

"Jabatan itu ada masa waktunya, namun pengabdian tidak pernah mengenal batas zaman," ujar Suahasil dalam acara Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda di Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

Peninggalan bersejarah dari Frans Seda, menurut Suahasil, adalah keberhasilannya meletakkan fondasi sistem keuangan negara sebelum Indonesia menerapkan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Suahasil memandang keistimewaan Frans Seda terletak pada kemampuannya menjaga relevansi pengabdian lintas era.

Sosoknya dinilai sukses melewati dinamika Orde Lama dan mengantarkan perekonomian nasional menuju masa transisi Orde Baru pada 1966-1968.

Bahkan, dedikasi tersebut terus berlanjut meski Frans Seda sudah tidak menduduki kursi kementerian.

"Saya bicara dengan banyak sekali senior di Kementerian Keuangan yang merasa mendapatkan masukan pandangan dari Bapak Frans Seda, bahkan sampai beliau wafat," ujar Suahasil.

Suahasil memandang relevansi pengabdian lintas generasi semacam itu merupakan sebuah warisan (legacy) luar biasa yang menjadi cita-cita bagi semua orang.

Sebagai bentuk penghormatan, nama Frans Seda kini diabadikan menjadi salah satu gedung di Kompleks Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta. Gedung tersebut saat ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Selain peninggalan fisik, sejarah juga mencatat peran krusial Frans Seda dalam mentransformasi struktur kelembagaan, yakni mengubah Direktorat Jenderal Iuran Negara (DDIN) menjadi cikal bakal berdirinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).