Transjakarta Dapat Kucuran Rp5,07 T Biayai 3.782 Bus Listrik

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bakal mendapat dukungan pembiayaan hingga Rp5,07 triliun untuk program elektrifikasi pengadaan 3.782 armada Transjakarta. Dukungan tersebut disiapkan melalui kerja sama strategis bersama Bank Jakarta.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam kegiatan Penandatanganan Kerja Sama Strategis BUMD, BUMN, dan Perangkat Daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10).

Bank Jakarta mendukung percepatan transformasi transportasi publik melalui kerja sama dengan PT Transjakarta.

Kerja sama mencakup pembiayaan program elektrifikasi sebanyak 3.782 armada dengan jangka waktu nota kesepahaman tiga tahun dan potensi nilai mencapai Rp5,07 triliun.

Dukungan pembiayaan diharapkan dapat mempercepat pengembangan armada berbasis listrik sekaligus mendukung pengurangan emisi di Ibu Kota.

Bank Jakarta juga bersinergi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta untuk mendukung program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal.

Program tersebut memiliki potensi nilai Rp587 miliar melalui penyaluran kredit dan penjaminan kredit.

Selain itu, Bank Jakarta juga menjalin kerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk pembiayaan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan jangka waktu 15 tahun.

Pembangunan pedestrian deck tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda transportasi dan meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki di kawasan Dukuh Atas, yang menjadi salah satu titik penting integrasi transportasi Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengatakan transformasi menuju Top 50 Global City pada 2030 membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem perkotaan.

Sinergi diperlukan untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

"Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota," kata Pramono dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).

Ia mengatakan setiap kesepakatan yang ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan program konkret, target yang terukur, dan tata kelola yang baik. Menurutnya, keberhasilan kerja sama, tidak cukup diukur dari jumlah perjanjian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini," katanya.

Sementara itu. Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Saefullah Hidayat, mengatakan Pemprov terus memperkuat kolaborasi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah," ujar Saefullah.

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 52 kerja sama strategis hingga triwulan III 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 sinergi antar-BUMD yang melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, infrastruktur digital, pengelolaan air bersih dan air limbah, penjaminan, hingga penyediaan produk dan jasa perbankan.