FAP Agri Bantah Dipanggil Singapura terkait Penyelidikan Karhutla
PT FAP Agri Tbk (FAPA) buka suara terkait pemberitaan pemanggilan perseroan terkait penyelidikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Pemerintah Singapura pada 28 Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan FAP Agri dalam keterbukaan informasi, Selasa (3/11).
Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu membantah dipanggil pemerintah Singapura dalam pembahasan maupun penyelidikan terkait karhutla. Perusahaan juga menyatakan entitas anaknya tidak memiliki keterlibatan dalam pemanggilan tersebut.
"Tidak. Sampai dengan tanggal surat ini, perseroan dan entitas anak tidak pernah mendapat informasi keterlibatan dalam pembahasan, permintaan informasi, atau pencarian fakta yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan tersebut," tulis FAP Agri dalam keterbukaan informasi, Selasa (3/11).
Manajemen FAP Agri menjelaskan berdasarkan informasi di situs Singapore Exchange (SGX) pada 30 Oktober 2026, grup terafiliasi yang disebut dalam pemberitaan hanya diminta memberikan penjelasan dan informasi. Grup tersebut merupakan entitas yang terdaftar di bursa saham Singapura.
FAP Agri juga menegaskan belum menerima hukuman maupun hasil pemeriksaan penyelidikan karhutla RI dari instansi berwenang.
"Sampai dengan tanggal surat ini, perseroan tidak menerima teguran, sanksi atau hasil pemeriksaan dari instansi berwenang terkait karhutla 2026," imbuh perseroan.
Dari sisi bisnis, perusahaan mengakui pemberitaan soal penyelidikan karhutla berpotensi mendorong pembeli melakukan verifikasi tambahan terhadap pemasok. Namun, FAP Agri menyatakan belum ada pembeli yang menangguhkan atau membatalkan pembelian.
FAP Agri menegaskan tidak ada dampak hukum langsung. Sebab, pemanggilan penyelidikan karhutla ditujukan kepada perusahaan terdaftar di Singapura, bukan kepada perseroan.
"Hubungan perseroan dengan grup terafiliasi dalam pemberitaan tersebut adalah karena faktor interested persons (pihak-pihak berkepentingan), bukan pengendalian oleh grup yang sama," terang manajemen.
Perusahaan juga menilai kejadian karhutla tidak berdampak material terhadap kinerja keuangan maupun operasional.
"Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan menilai bahwa kejadian karhutla tidak berdampak material terhadap pendapatan, laba, nilai aset, maupun arus kas Perseroan, dan tidak menyebabkan penghentian kegiatan operasional di luar rencana," tulis FAP Agri.
Adapun terkait rencana Pemerintah Singapura mengamendemen Transboundary Haze Pollution Act (THPA/UU Polusi Asap Lintas Batas), perusahaan menyatakan belum mempelajari rancangan perubahan aturan tersebut. Dampak hukumnya bergantung pada ketentuan final yang nantinya disahkan.
Sedangkan untuk mengantisipasi kemungkinan permintaan data dan audit lintas negara, perusahaan telah membentuk tim lintas fungsi, menyiapkan data terverifikasi terkait konsesi dan penanganan karhutla, serta menyusun protokol kajian hukum.
Di tengah isu tersebut, FAP Agri juga mengungkapkan telah melakukan pemantauan titik api secara berlapis di wilayah konsesinya. Pemantauan dilakukan melalui teknologi satelit NASA FIRMS dan SIPONGI, peringatan dini BMKG, serta patroli dan verifikasi langsung oleh tim kebun.
"Jangkauan pemantauan mencakup radius 5 km dari sekitar batas konsesi, sehingga potensi perambatan dari luar konsesi dapat terdeteksi lebih awal," tulis perusahaan.
FAP Agri menyebut pada 2026 titik api tercatat di dalam maupun sekitar area konsesi. Setiap temuan, menurut perusahaan, langsung ditindaklanjuti dan dicatat dalam Berita Acara penanganan.
Perusahaan juga mengklaim konsisten menerapkan kebijakan Zero Burning dan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation). Upaya mitigasi lainnya mencakup penyediaan peralatan pemadaman, pelatihan penanggulangan karhutla, serta penambahan patroli saat risiko kebakaran meningkat.
(lau/pta)