Dalam lingkup sekolah, mereka yang berekspresi feminim harus rela mengalami kekerasan psikis. Akibatnya, Kanza berkata, kenyamanan di sekolah berkurang atau enggan ke sekolah. Akses pendidikan yang rendah membuat mereka hanya bekerja pada beberapa sektor yakni pekerja salon, pekerja seks atau pengamen.
"Kalau membicarakan isu perempuan, jangan lupakan teman-teman transpuan. Kita bergandengan tangan, menolak penindasan," tambahnya.
Pada 4 Maret dilakukan aksi di depan Istana Negara dimana 8 tuntutan dari para perempuan yang tergabung dalam Women's March Jakarta dibacakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tuntutan itu termasuk tuntutan agar pemerintah membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, pembangunan infrastruktur hukum dan kebijakan yang pro-keadilan gender, serta mengajak masyarakat luas untuk lebih peduli pada isu perempuan sebagai bentuk solidaritas dengan perempuan di seluruh dunia.
Salah satu panitia penyelenggara, Vina berkata kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat soal isu-isu perempuan.
Panitia lain, Rara menambahkan tuntutan-tuntutan yang akan dibacakan misal soal intoleransi ditujukan bagi presiden dan soal kebijakan atau RUU ditujukan kepada DPR.
"Kita mau gerakan ini tidak sampai di sini saja. Gerakan perempuan ini jadi kontribusi nyata bagi peradaban setara bagi perempuan," pungkasnya.
Pihak Women's March Jakarta memilih hari Sabtu 4 Maret untuk melakukan aksi damai karena 80 persen anggota Women's March Jakarta adalah pekerja atau karyawan dimana pada hari itu mereka libur dari rutinitas pekerjaan mereka.
"Perkiraan massa sekitar 400 orang dari 33 lembaga tidak hanya lembaga perempuan tetapi juga dari HAM, lingkungan. Itu belum termasuk masyarakat umum di luar lembaga," kata Olin Monteiro, ketua Women's March Jakarta.
Aksi damai turun ke jalan juga berlangsung tepat di Hari Perempuan Internasional 8 Maret. Aksi kali ini, berlangsung di depan patung Arjuna Wiwaha Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam aksi ini, mereka menuntut perbaikan kondisi kerja, memenuhi HAM dan hak seksualitas bagi individu dan kelompok dengan orientasi seksual dan identitas "gender" yang berbeda.
(sys)