Kemenpar Susun Pedoman Penanganan Krisis Kepariwisataan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya tengah fokus terhadap  crisis center Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Penyebabnya, banyak peristiwa yang berpotensi ‘menekan’ ekosistem pariwisata di Tanah Air.

Peristiwa itu seperti bencana, kecelakaan, wabah, stabilitas politik, dan hal lain yang dapat menurunkan kondusivitas berwisata. Hal itu tentu dapat mempengaruhi target 15 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2017.

Tahun ini, target wisman naik 25% dibanding tahun 2016 yang hanya berjumlah 12 juta wisman.

"Segala situasi yang bisa menekan kepariwisataan kita harus diantisipasi dengan cermat," ungkap Arief.

Menurut Arief, pariwisata membutuhkan situasi stabil, secure, dan safety. Patokannya ada di 14 pilar Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dibuat World Economic Forum (WEF).

"Indeks daya saing kepariwisataan itulah yang harus dipantau dengan ketat. Apa saja yang menekan itu, masuk ke tim crisis center," kata Arief. 

Arief pun menetapkan tim crisis center sebagai program prioritas 10 besar. Oleh karena itu, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kemenpar menyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Pedoman Penanganan Krisis Kepariwisataan.

FGD yang berlangsung di Hotel Millennium Jakarta,  Selasa (16/5/2017) sekaligus sebagai keynote speech oleh Sekretaris Kemenpar Ukus Kuswara.

Ukus mengatakan, program pemerintah dalam pembangunan lima tahun ke depan akan fokus pada sektor infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Penetapan kelima sektor ini dengan pertimbangan signifikansi perannya dalam  jangka pendek, menengah, maupun panjang  terhadap pembangunan nasional.

Kata Ukus, dari lima sektor tersebut, pariwisata ditetapkan sebagai leading sector  karena dalam jangka pendek, menengah, dan panjang pertumbuhannya positif. Hal ini terlihat dari peran pariwisata dunia dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global yang mencapai 9,8%.

Selain itu, kontribusi terhadap total ekspor dunia sebesar US$ 7,58 triliun dan foreign exchange earning sektor pariwisata tumbuh 25,1%. Pariwisata juga berhasil membuka lapangan kerja yang luas, yakni 1 dari 11 lapangan kerja berada di sektor pariwisata.

“Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyebut pariwisata sebagai cara yang paling mudah, murah, dan cepat untuk untuk meningkatkan devisa, PDB, dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Karena itu harus dijaga agar tetap kondusif,” kata Ukus.

Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan pertumbuhan pariwisata nasional dua kali lipat pada 2019. Dengan catatan, pariwisata turut memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8% dan devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun.

Lalu menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata 13 juta orang serta jumlah kunjungan wisman 20 juta. Sementara, wisnusnya 275 juta dan indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Angka itu membaik dari posisi sekarang atau 2017 di ranking 42. Sebelumnya, pada 2014 pariwisata berada di ranking 70, kemudian  2015 meningkat di ranking 50  dunia.

Ukus juga menjelaskan, di balik keunggulan pariwisata sebagai leading sector, ternyata industri jasa ini sangat rentan terhadap berbagai krisis baik bersumber dari bencana alam, wabah penyakit, maupun keamanan terutama terorisme.

“Jika barbagai acaman krisis ini tidak ditangani dengan baik, akan berdampak signifikan bagi kepariwisataan nasional dengan menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia,” kata Ukus.

"Saya menyambut baik diselenggarakan FGD untuk menyusun pedoman dalam penanganan krisis kepariwisataan dengan melibatkan tim dari pusat krisis kementerian/lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang merupakan stakeholder pariwisata,” kata Ukus.

Kegiatan FGD Penyusunan Pedoman Penangan Krisis Kepariwisataan bertujuan untuk menyiapkan dasar-dasar yang dibutuhkan bagi CCP menyangkut pola kerja, sistem, dan kelembagaan, mengindentifikasi pesan kunci (key message) terkait krisis, mendorong keterlibatan stakeholder  dalam crisis center; memperoleh umpan balik (feedback) dari masyarakat/wisatawan serta penyedian prosedur pengelola krisis dalam meminimalisir dampak dan penangan krisis dapat lebih optimal.

FGD diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Pusat Data Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutupo Purwa Nugroho yang menyampaikan paparan dengan tema “Pemetaan Potensi Bencana di Destinasi Pariwisata”

Hadir pula Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan paparan bertema ‘Best Practice Penanganan Krisis Kesehatan’ .

Acara FGD diikuti 60 peserta dari PIC (Person In Charge) TCC setiap Deputi Kemenpar, PIC kementerian/lembaga dan asosiasi, Dinas Pariwsiata, serta Tim Pengelola TCC Kemenpar