Atasi Stunting, Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi

SAH, CNN Indonesia | Kamis, 08/02/2018 08:45 WIB
Atasi Stunting, Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air bersih dan sanitasi. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur sanitasi dan air bersih dengan pendekatan padat karya di 100 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan ada 10 kabupaten atau kota yang menjadi prioritas yakni Rokan Hulu, Lampung Tengah, Cianjur, Pemalang, Brebes, Gorontalo, Lombok Tengah, Maluku Tengah, dan Lanny Jaya.



Untuk 10 kabupaten atau kota prioritas tersebut, kata Hartoyo, pihaknya akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar dengan rincian Rp30 miliar untuk pengelolaan air limbah desa dan Rp25 miliar untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

"Penanganan air limbah pedesaan yang penanganannya bisa menggunakan pendekatan padat karya bentuknya berupa tangki septik individual atau tangki septik komunal yang bisa sampai 10-15 keluarga," terangnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (6/2).

Selain membangun tangki septik (septic tank), ia menyebut, pihaknya juga akan membangun saluran pengelolaan air limbah menggunakan pipa-pipa. Ia mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp300 juta untuk pengelolaan air limbah tersebut.

Selanjutnya, untuk pembangunan PAMSIMAS, ia berujar, masyarakat akan terlibat langsung di dalamnya. Pemerintah akan memfasilitasi serta memberikan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaannya.


Dalam kegiatan pembangunan PAMSIMAS, Hartoyo mengatakan, akan membangun Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) yang baru dan memanfaatkan SPAM yang sudah ada. Kemudian, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk PAMSIMAS ini sebesar Rp250 juta tiap satu desa.

"PAMSIMAS dibangun dengan 80 persen anggaran dari pemerintah dan 20 persen diminta dari masyarakat. Kenapa? Agar mereka harus kontribusi, agar punya rasa memiliki," ucapnya.

Baik pembangunan PAMSIMAS maupun pengelolaan air limbah desa, keduanya akan diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua program untuk 10 daerah prioritas tersebut, kata Hartoyo, sudah berjalan sejak Januari 2018 dan akan selesai di Desember 2018 nanti.

"Dikonsentrasikan pada bulan april pemberdayaan dimulai pada bulan Maret. Ini akan dimulai dengan sosialisasi dan pemberdayaan dulu. Ini soalnya tidak hanya konstruksi selesai tetapi pemanfaatan dan pemeliharaan yang lebih penting," jelasnya. (chs/chs)