3 Pertanyaan Kunci di Balik 'Cuci Otak' Dokter Terawan

Elise Dwi Ratnasari, CNN Indonesia | Rabu, 18/04/2018 14:51 WIB
3 Pertanyaan Kunci di Balik 'Cuci Otak' Dokter Terawan (Ilustrasi/Foto: Pexels/Wesley Wilson)
Jakarta, CNN Indonesia -- Akhir drama 'cuci otak' Kepala RSPAD Gatot Subroto, Dokter Terawan Agus Putranto seolah menggantung.

Pengurus Besar IDI menyerahkan kasus Terawan pada Kementerian Kesehatan (Kemkes) sebab menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Selain itu, menurut Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis, persoalan ini bisa memicu perpecahan di kalangan dokter.

"[Metode itu] telah menimbulkan perdebatan secara terbuka dan tidak pada tempatnya di kalangan dokter," kata Ilham di Jakarta, Senin (9/4).


Meski demikian, pihak Kemkes tampaknya belum mengambil tindak lanjut pasca putusan PB IDI. Ditemui saat diskusi media di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Profesor Akmal Taher, Staf Khusus Menteri Kesehatan RI, menuturkan terkait tindak lanjut Kemkes dapat ditanyakan pada Menkes Nila F. Moeloek.

"Ini kalau menurut saya pribadi, kalau Kemenkes mau ambil alih mustinya bikin uji klinik," ujarnya pada awak media pada Jumat (13/4).

Kemenkes seolah menjadi tumpuan terakhir terselesaikannya drama 'cuci otak' Terawan. Namun publik perlu lebih kritis dengan menengok sejenak ke belakang.

Metode kesehatan ini berawal dari disertasi Terawan bertajuk 'Efek Intra Arterial Heparin Flushing Terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials, dan Fungsi Motorik pada Pasien dengan Stroke Iskemik Kronis'. Artinya ada penelitian ilmiah yang jadi awal populernya 'cuci otak'.


Dijumpai secara terpisah, Dokter Fritz Sumantri Usman, dokter spesialis saraf menjelaskan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang peneliti hingga hasil penelitiannya dianggap layak untuk diterapkan dalam dunia medis.

"Untuk penelitian pertama proposal. Bila subjeknya menyangkut manusia harus ada surat dari komisi uji etik bahwa riset boleh dilakukan," kata Fritz saat ditemui di kediamannya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (13/4).

Penelitian jika cukup pada hewan maka tidak memerlukan surat dari komisi uji etik. Surat ini, lanjut Fritz, bisa didapat dari pusat pendidikan kedokteran atau IDI. Sebelum diujikan pada manusia, periset terlebih dahulu mengujikan pada hewan.

Fritz mengatakan hewan sebagai objek penelitian pun bertahap, mulai dari tikus, kelinci, anjing atau guinea pig. Jika secara bertahap penelitian menunjukkan hasil positif maka tahap terakhir adalah uji pada manusia.


Di sisi lain, Akmal menjelaskan suatu hasil penelitian bisa diterapkan jika sudah memenuhi standar pelayanan. Indikator hasil penelitian memenuhi standar pelayanan ialah ia terbukti memiliki manfaat dan efek samping minimal.

Menurutnya, cara termudah untuk menghadirkan suatu metode pengobatan atau obat baru ialah dengan membandingkan dengan apa yang sudah biasa dipakai. Akmal memberikan contoh, bila dengan cara lama suatu metode memberikan keberhasilan 70 persen kemudian dilihat yang baru berapa persen.

"Jadi harus ada penelitian khusus soal itu, enggak bisa tiba-tiba ngomong saya berhasil cuma segini dan itu dalam satu setting penelitian," lanjutnya.

Tak hanya membandingkan dengan metode atau obat lama, periset juga melihat faktor-faktor lain, misal biaya. Akmal memberikan contoh, misal metode lama tingkat keberhasilan 70 persen dengan biaya Rp50, sedangkan metode baru tingkat keberhasilan sama tapi biaya Rp100. Tentu pilihan jatuh pada metode lama.

3 'dosa' riset Terawan

Jauh sebelum gaduh kasus Terawan, Fritz bersama beberapa kolega menuliskan riset bantahan. Pasca selesainya disertasi doktoral miliknya, Terawan mempublikasikan penelitiannya di Bali Medical Journal Volume 5 (2016). Fritz dkk pun menuliskan riset sebagai tinjauan.


Menurut Fritz, ada tiga poin yang menjadi titik lemah riset. Pertama, soal kesesuaian daftar pusataka dengan topik penelitian.

"Kalau kita mau membuat suatu tulisan maka daftar pustaka yang harus kita gunakan adalah yang menyokong atau menolak hipotesa kita," jelasnya.

Mengutip tinjauan Fritz dkk, salah satu sumber pustaka yang digunakan Terawan adalah riset milik Guggenmos. Riset berjudul 'Restoration of Function After Brain Damage Using a Neural Prosthesis', menurut Fritz tidak 'nyambung' dengan riset Terawan.

Riset Terawan membahas pengobatan stroke iskemik dengan heparin sedangkan Guggenmos menyatakan bahwa stroke dapat diperbaiki dengan implantasi microelectrodes di kortek.

Kedua, terkait desain penelitian. Menurut Fritz, suatu penelitian memerlukan kontrol. Gambarannya jika ada kelompok yang mendapat perlakuan maka harus ada kelompok yang tidak mendapat perlakuan sebagai pembanding.

Selain itu, Terawan juga melakukan kesalahan dalam pemilihan sampel. Jika menggunakan metode pengambilan sampel secara random, maka seharusnya ia menggunakan tabel randomisasi, misal dari populasi sebanyak 500, diambil sampel 100, maka tabel randomisasi akan menentukan secara acak orang yang akan mendapat perlakuan.

Ia menambahkan Terawan juga tidak menggunakan indikator yang jelas mengenai perbaikan pasca perlakuan metode 'cuci otak' alias DSA (Digital Substraction Angiography) miliknya.

Fritz mempertanyakan apakah berawal dari makan pakai selang kemudian selang dilepas setelah DSA atau pemeriksaan yang memberikan citra bagian dalam pembuluh darah, adalah suatu perbaikan atau bukan. 


Ketiga, terkait keterlibatan pasien sebagai subjek penelitian. Menurut Akmal, mereka yang terlibat dalam penelitian atau menjadi subjek penelitian harus bersifat sukarela dan mengetahui bahwa keterlibatan mereka adalah untuk penelitian. Fritz menambahkan bila metode pengobatan masih bersifat eksperimental maka sampel tidak boleh membayar.

Namun, Terawan mematok biaya untuk DSA yang ia kerjakan. Fritz berkata pasien dapat dipatok biaya mulai dari Rp30-Rp100 juta, ada pula yang mulai dari Rp50-Rp100 juta.

"Padahal DSA itu gratis kalau pakai BPJS, itu di RS Fatmawati. Rumah sakit pun kalau mematok biaya antara Rp20-Rp25 juta. Di RS Mitra Keluarga Bekasi Timur antara Rp18-Rp23 juta," terangnya.

"Intinya sampel enggak boleh bayar. Sampel harus ada jaminan, kalau ada perburukan dia harus menanggung." (rah/asa)