'Keamanan Merupakan Hal Sensitif dalam Pariwisata'

ANTARA, CNN Indonesia | Rabu, 16/05/2018 12:42 WIB
'Keamanan Merupakan Hal Sensitif dalam Pariwisata' Ilustrasi (Foto: Dok. Kementerian Pariwisata)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pasca aksi teror di Mako Brimob, Depok dan rentetan bom bunuh diri di Surabaya, hari ini, Rabu (16/5) Mapolda Riau diserang oleh serombongan orang yang diduga teroris. Rangkaian peristiwa itu seakan menjadi sirine bagi semua lini industri di Indonesia, termasuk pariwisata.

Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Chusmeru, mengatakan sektor pariwisata merupakan industri jasa yang sangat sensitif terhadap isu dan gangguan keamanan.

"Tragedi teror bom misalnya, juga bisa memiliki dampak bagi sektor pariwisata di Tanah Air," kata Chusmeru seperti yang dikutip dari Antara, Rabu (16/5).



Ia mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus segera melakukan sejumlah langkah.

Pertama, ia melanjutkan, tunjukkan dan berikan kepastian bahwa teror bom di Tanah Air telah teratasi dan kondisi keamanan terkendali.

"Selain itu, buat SOP (Standard Operational Procedure) pengamanan destinasi wisata dan objek daya tarik wisata, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas wisatanya," katanya.

Ia menuturkan pemerintah juga perlu merangkul semua biro perjalanan dan pemangku kebijakan lainnya, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk membantu mempromosukan bahwa Indonesia telah aman untuk dikunjungi.


"Intensifkan juga promosi wisata, negara-negara yang mengeluarkan travel advisory lebih diprioritaskan, dengan pesan bahasa Indonesia aman dan siap untuk dikunjungi," katanya.

Dan yang utama, ia menambahkan, tunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah strategis dan taktis untuk menghentikan aksi teror di Tanah Air.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata menyebut imbauan perjalanan (travel advisory) yang dikeluarkan oleh beberapa negara untuk warganya setelah peristiwa pemboman di beberapa titik di Indonesia bukan berarti larangan berkunjung (travel warning).

"Kemenpar sangat menghargai dan memandang hal tersebut sebagai sebuah kewajiban negara untuk melindungi warganya yang berada di negara lain, bukan sebagai larangan berkunjung," kata Guntur.

(agr)