Taman Nasional Komodo 'Dikepung' Turis dan Investor
agr | CNN Indonesia
Rabu, 15 Agu 2018 19:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Hewan purba komodo dan panorama alam menjadi magnet kedatangan turis ke Taman Nasional Komodo (TN Komodo) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, mengatakan pengunjung TN Komodo saat ini mencapai 120 ribu orang per tahun atau sekitar 10 ribu orang per bulan.
"Kunjungan wisata tersebut berkontribusi menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp29 milyar rupiah per tahun," kata Wiratno, dalam keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kamis (9/8).
Untuk itulah, ia menambahkan, wisatawan perlu mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan saat berwisata, yang didukung oleh sarana dan prasana memadai.
Dari 146 pulau terdapat delapan area favorit wisatawan, yaitu; Pulau Padar, Pulau Komodo, Rinca, Pulau Gili Lawa Daratan, Pulau Gili Lawa Lautan, Pulau Kambing, Pulau Kalong, dan Pink Beach di Pulau Komodo.
Pulau Gili Lawa Daratan belum lama ini diberitakan terbakar. Usut punya usut, ulah wisatawan yang menjadi penyebabnya.
Menanggapi banyaknya wisatawan yang berkunjung ke TN Komodo, aktris sekaligus aktivis lingkungan hidup Nadine Chandrawinata mengatakan jika sudah seharusnya jumlah pengunjung dibatasi, mengingat sudah banyak destinasi populer di dunia yang menerapkan hal itu demi menjaga kelestarian alamnya.
[Gambas:Instagram]
Belum selesai masalah "serbuan" wisatawan, TN Komodo kembali diganyang oleh isu rencana pembangunan penginapan dan restoran di Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo oleh PT. Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT. Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).
Rencana tersebut tentu saja mendapat kritik dari banyak pihak, terutama organisasi lingkungan hidup.
Petisi daring sampai dibuat untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap habitat reptil purba raksasa ini.
Masih dalam keterangan resmi yang beredar, Wiratno menjelaskan bahwa tidak ada privatisasi Pulau Komodo. Yang ada adalah pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dimana ada hak dan kewajiban serta sanksi apabila ada pelanggaran dari pemegang izin. (Disclaimer: CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Wiratno melalui pesan pendek pada Rabu (15/8) namun beliau belum memberi jawaban).
Tapi pernyataan Wiratno mendapat sorotan dari salah satu organisasi lingkungan hidup, WALHI, yang menilai kawasan rest area--yang saat ini dihentikan pembangunannya untuk sementara, merupakan bentuk inkonsistensi terhadap kebijakan yang telah ada.
[Gambas:Instagram]
Berdasarkan rilis yang dibuat oleh WALHI, peta Zonasi Taman Nasional Komodo terbitan 24 Februari 2015 menunjukan area Pulau Rinca merupakan zona inti taman nasional. Sementara Pulau Padar terdiri atas Zona Rimba dan Zona Pemanfaatan Wisata Daratan.
Sedangkan Pulau Komodo terdiri atas empat zona yaitu Zona Inti, Zona Pemanfaatan Wisata Daratan, Zona Pemanfaatan Wisata Bahari, dan Zona Pemanfaatan Tradisional.
"Pembangunan di kawasan ini membuktikan bahwa Balai TN Komodo tidak terlihat serius menangani suatu peninggalan dunia, karena memberikan ruang-ruang yang hanya diperuntukkan untuk bisnis wisata dibanding ruang gerak satwa komodo," ujar Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, saat dihubungi CNNIndonesia.com lewat telepon, Rabu (15/8).
"Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Wiratno (dalam siaran pers itu) tidak lebih dari upaya cuci tangan di balik ketidakmampuan mereka untuk melawan kepentingan korporasi. Padahal kawasan itu lebih bertujuan untuk kepentingan konservasi."
Antara kepentingan dan kesejahteraan
Umbu tidak menyangkal bahwa TN Komodo berkontribusi besar dalam menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun hal itu dirasa belum membuat kesejahteraan penduduk setempat meningkat.
Menurutnya Komodo dan beberapa daerah lain di NTT masih menjadi daerah kantong kemiskinan, dan faktanya NTT adalah provinsi termiskin ke-tiga di Indonesia.
"Pertanyaannya ada berapa banyak rakyat yang sejahtera dari pendapatan itu? Benar penerimaannya besar, tapi itu tidak ada urusan dengan kesejahteraan warga," kata Umbu.
[Gambas:Instagram]
Untuk itu pihaknya mendorong perkembangan pariwisata harus berbasis kerakyatan, karena menurutnya selama ini pariwisata hanya berbasis investor.
Menurutnya kalau penerimaan negara dari pariwisata besar dan rakyat sejahtera itu jauh lebih bermartabat.
"Janganlah pariwisata urusannya selalu investor, kalau memang investor bisa menyejahterakan rakyat. Ya pilih saja mereka (investor) jadi Gubernur dan Bupati," ujar Umbu.
"Ini adalah akibat dari cara berpikir tentang pariwisata yang bergantung investor, bukan memberdayakan rakyat setempat agar bisa mendapatkan nilai lebih dari potensi yang mereka punya."
Selain itu, kemandirian pangan disebut Umbu harus menjadi fokus utama. Karena jika cuaca sedang buruk, kapal tidak bisa berlayar, maka harga-harga di sana melambung tinggi.
"Harusnya wilayah-wilayah di sana lebih didorong untuk mandiri terhadap kebutuhan pangan, produksi pangan warga setempat. Jadi ketergantungan terhadap bahan pokok rendah, dan itu secara otomatis akan menunjang sektor pariwisata juga," katanya.
(ard)
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, mengatakan pengunjung TN Komodo saat ini mencapai 120 ribu orang per tahun atau sekitar 10 ribu orang per bulan.
"Kunjungan wisata tersebut berkontribusi menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp29 milyar rupiah per tahun," kata Wiratno, dalam keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kamis (9/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari 146 pulau terdapat delapan area favorit wisatawan, yaitu; Pulau Padar, Pulau Komodo, Rinca, Pulau Gili Lawa Daratan, Pulau Gili Lawa Lautan, Pulau Kambing, Pulau Kalong, dan Pink Beach di Pulau Komodo.
Pulau Gili Lawa Daratan belum lama ini diberitakan terbakar. Usut punya usut, ulah wisatawan yang menjadi penyebabnya.
Menanggapi banyaknya wisatawan yang berkunjung ke TN Komodo, aktris sekaligus aktivis lingkungan hidup Nadine Chandrawinata mengatakan jika sudah seharusnya jumlah pengunjung dibatasi, mengingat sudah banyak destinasi populer di dunia yang menerapkan hal itu demi menjaga kelestarian alamnya.
[Gambas:Instagram]
Belum selesai masalah "serbuan" wisatawan, TN Komodo kembali diganyang oleh isu rencana pembangunan penginapan dan restoran di Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo oleh PT. Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT. Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).
Rencana tersebut tentu saja mendapat kritik dari banyak pihak, terutama organisasi lingkungan hidup.
Petisi daring sampai dibuat untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap habitat reptil purba raksasa ini.
Masih dalam keterangan resmi yang beredar, Wiratno menjelaskan bahwa tidak ada privatisasi Pulau Komodo. Yang ada adalah pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dimana ada hak dan kewajiban serta sanksi apabila ada pelanggaran dari pemegang izin. (Disclaimer: CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Wiratno melalui pesan pendek pada Rabu (15/8) namun beliau belum memberi jawaban).
Tapi pernyataan Wiratno mendapat sorotan dari salah satu organisasi lingkungan hidup, WALHI, yang menilai kawasan rest area--yang saat ini dihentikan pembangunannya untuk sementara, merupakan bentuk inkonsistensi terhadap kebijakan yang telah ada.
[Gambas:Instagram]
Berdasarkan rilis yang dibuat oleh WALHI, peta Zonasi Taman Nasional Komodo terbitan 24 Februari 2015 menunjukan area Pulau Rinca merupakan zona inti taman nasional. Sementara Pulau Padar terdiri atas Zona Rimba dan Zona Pemanfaatan Wisata Daratan.
Sedangkan Pulau Komodo terdiri atas empat zona yaitu Zona Inti, Zona Pemanfaatan Wisata Daratan, Zona Pemanfaatan Wisata Bahari, dan Zona Pemanfaatan Tradisional.
"Pembangunan di kawasan ini membuktikan bahwa Balai TN Komodo tidak terlihat serius menangani suatu peninggalan dunia, karena memberikan ruang-ruang yang hanya diperuntukkan untuk bisnis wisata dibanding ruang gerak satwa komodo," ujar Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, saat dihubungi CNNIndonesia.com lewat telepon, Rabu (15/8).
"Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Wiratno (dalam siaran pers itu) tidak lebih dari upaya cuci tangan di balik ketidakmampuan mereka untuk melawan kepentingan korporasi. Padahal kawasan itu lebih bertujuan untuk kepentingan konservasi."
Antara kepentingan dan kesejahteraan
Umbu tidak menyangkal bahwa TN Komodo berkontribusi besar dalam menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun hal itu dirasa belum membuat kesejahteraan penduduk setempat meningkat.
Menurutnya Komodo dan beberapa daerah lain di NTT masih menjadi daerah kantong kemiskinan, dan faktanya NTT adalah provinsi termiskin ke-tiga di Indonesia.
"Pertanyaannya ada berapa banyak rakyat yang sejahtera dari pendapatan itu? Benar penerimaannya besar, tapi itu tidak ada urusan dengan kesejahteraan warga," kata Umbu.
[Gambas:Instagram]
Untuk itu pihaknya mendorong perkembangan pariwisata harus berbasis kerakyatan, karena menurutnya selama ini pariwisata hanya berbasis investor.
Menurutnya kalau penerimaan negara dari pariwisata besar dan rakyat sejahtera itu jauh lebih bermartabat.
"Janganlah pariwisata urusannya selalu investor, kalau memang investor bisa menyejahterakan rakyat. Ya pilih saja mereka (investor) jadi Gubernur dan Bupati," ujar Umbu.
"Ini adalah akibat dari cara berpikir tentang pariwisata yang bergantung investor, bukan memberdayakan rakyat setempat agar bisa mendapatkan nilai lebih dari potensi yang mereka punya."
Selain itu, kemandirian pangan disebut Umbu harus menjadi fokus utama. Karena jika cuaca sedang buruk, kapal tidak bisa berlayar, maka harga-harga di sana melambung tinggi.
"Harusnya wilayah-wilayah di sana lebih didorong untuk mandiri terhadap kebutuhan pangan, produksi pangan warga setempat. Jadi ketergantungan terhadap bahan pokok rendah, dan itu secara otomatis akan menunjang sektor pariwisata juga," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER