Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, target 20 juta wisatawan di sektor pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenpar, melainkan semua pihak.
"Target 20 juta wisman pada tahun 2019 bukan hanya target dari Kemenpar atau Presiden RI saja. Melainkan target dari kita semua," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (28/9/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat Rakornas Pariwisata III-2018 di Hotel Raffles Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan ini ia sempat memaparkan pencapaian sektor pariwisata RI yang mendapat peningkatan kunjungan.
"Sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada tahun 2014, Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam industri pariwisata. Pada 2014, ada 9,4 juta kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Pada 2017, jumlah itu telah meningkat hingga lebih dari 14 juta dan terus naik," katanya.
Menurut Srri Mulyani pariwisata merupakan sektor yang multidimensi. Untuk itu perlu didukung dengan cara multidimensi seperti dari aspek aksesibilitas, akomodasi, dan aspek atractiveness.
"Pariwisata itu multidimensi. Oleh sebab itu harus didukung dengan cara multidimensi juga. Betapa care-nya Presiden Joko Widodo terhadap pariwisata sebagai salah satu sektor penghasil devisa. Beliau bisa menelepon saya untuk menyampaikan agar anggaran untuk pariwisata jangan dipotong," ujarnya.
Mengenai aksesibilitas, Sri Mulyani mengatakan harus didukung dengan ketersediaan sarana penunjang seperti airport, port, dan seaport, termasuk air bersih, listrik dan telekomunikasi.
Sementara soal akomodasi, ia menjelaskan pemerintah bisa membangun hotel melalui penanaman modal negara atau pembiayaan.
"Atau berikan policy atau insentif bahwa bangun di sektor perhotelan akan dapat insentif di perpajakan. Kita akan bekerja saling terkoordinasi dan saling mendukung untuk mendukung pariwisata, baik pusat dan daerah untuk menggunakan berbagai instrumen untuk pembiayaan," paparnya.
"Swasta akan masuk ketika pemerintah komitmen atau bahkan masuk ke dalamnya. Kita akan terus tingkatkan instrumen dari keuangan negara untuk mendukung pariwisata. Kemenkeu siap mendukung melalui berbagai channel yang kita punya dalam mendukung pariwisata Indonesia," lanjutnya.
Sementara soal pengaturan tata ruang (atraksi) pihaknya juga akan mendukung dari sisi anggarannya.
"Anggarannya tidak hanya di Kementerian Pariwisata. Semuanya akan bersama-sama mengeluarkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan itu. Kami siap mendukung secara penuh dari policy yang kita punya," lanjutnya.
Selain itu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah juga terus berupaya memperbaiki peraturan untuk percepatan proyek-proyek infrastruktur besar. Khususnya perluasan dan pembangunan bandara dan jalan tol yang tersebar di seluruh negeri, dari Sabang di barat hingga Merauke di timur.
"Jadi, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah bukan hobi, namun penting dilakukan untuk mengerek investasi. Termasuk sektor pariwisata yang pada jangka menengah akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Industri pariwisata yang bisa labour intensive akan menciptakan kemanusiaan yg adil dan beradab," tuturnya.
"Karena itu kebersamaan dan konsolidasi itu penting. Pemerintah dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri, bupati hingga wali kota punya komitmen untuk membangun pariwisata. Presiden telah menetapkan ada 10 destinasi prioritas dan 4 dijadikan super prioritas. Seluruh perhatian kita, seluruh resource kita dipakai untuk membangun bersama-sama," imbuh dia.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengataan pemerintah telah menyusun peraturan investasi. Hal ini untuk menjaga neraca pembayaran dan menarik lebih banyak modal masuk ke Indonesia. Ia mengatakan secara keseluruhan, sektor travel dan pariwisata Indonesia tumbuh sebesar 6,4%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,1%.
"Sektor travel dan pariwisata telah menciptakan 12,2 juta pekerjaan pada tahun 2017 atau sekitar 10 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Penciptaan lapangan kerja dari sektor pariwisata ini tercatat sebagai yang tertinggi ke-4 di dunia," ungkapnya.
Sri Mulyani juga menyampaikan pujiannya terhadap pariwisata Banyuwangi yang kini dipenuhi homestay. Tarifnya mulai Rp 350 ribu hingga Rp 1 juta perhari.
"Banyak juga turis yang ingin tinggal bersama keluarga. Ternyata homestay bisa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan datang bersama keluarga," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan sampai tahun 2019, sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun. Tahun 2019 menargetkan devisa USD 20 miliar dengan target kunjungan 20 juta wisman dan pergerakan 275 juta wisnus.
"Dalam empat tahun terakhir, pariwisata menghasilkan balance payment yang positif. Selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional (wisnas) yang berwisata ke luar negeri," ujarnya.
Berdasarkan catatan Kemenpar, periode Januari-Juli 2018, sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar USD 9 juta. Sedangkan bulan Juli 2018 menyumbang devisa sebesar USD 1,5 juta.
"Kalau kita bisa mempertahankan USD 1,5 juta sampai enam bulan kedepan, maka totalnya menjadi USD 16,5 juta. Target kita di 2018 sebesar USD 17 juta, artinya masih kurang USD 500 ribu. Oleh karena itu, kita jangan sampai ngantuk. Kita kejar kekurangan tersebut agar tahun 2018 pariwisata akan menjadi sektor terbesar yang menghasilkan devisa dan menjadi yang terbaik," pungkasnya.