Kemenpar dan SMSI Gelar FGD Jurnalisme Ramah Pariwisata

Kemenpar, CNN Indonesia | Sabtu, 15/12/2018 23:25 WIB
Kemenpar dan SMSI Gelar FGD Jurnalisme Ramah Pariwisata Ilustrasi. (Dok. Plataran Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Forus Group Discussion (FGD) demi mendukung jurnalisme yang ramah terhadap pariwisata.

Ketua SMSI, Auri Jaya, mengatakan tahun ini ada dua hal yang disorot oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Selain membangun produk jurnalistik yang ramah anak, wartawan juga dituntut untuk ramah pariwisata.

"Harus dibedakan media konvensional dan media sosial. Kita bergerak dengan rambu-rambu kode etika yang jelas. Tidak begitu halnya dengan media sosial yang bergerak tanpa aturan," tegas Auri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/12).


FGD yang digelar di Hotel Kila Senggigih Beach Lombok, Jumat (14/12) ini diharapkan melahirkan sebuah pencerahan bahwa media sosial juga harus memiliki aturan-aturan yang tertuang dalam kode etik.

"Media sosial selama ini menjadi lahan subur bagi berkembangnya berita-berita hoaks. Dengan adanya kode etik dalam hal pemanfaatannya, penyebaran berita bohong bisa diminimalisir dan muaranya pada semakin berkembangnya pariwisata Indonesia," jelasnya


Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan penyusunan sebuah panduan jurnalisme ramah parawista ini lahir berkaca dari apa yang terjadi saat bencana gempa menimpa Lombok.

Saat menuju Lombok pasca bencana terjadi, Guntur mendapati suasana begitu panik ditambah media asing yang mengekspos keadaaan dengan begitu dramatis.

"Saya berpikir, kok begini banget wajah Indonesia di mata dunia. Akhirnya, saya bertukar pikiran dengan Agus Sudibyo selaku Dewan Penasihat SMSI Pusat. Beliau membalik paparannya tentang pemberitaan sebuah bencana dengan penyajian yang sangat menginspirasi berkaitan dengan pariwisata," katanya.

Guntur menegaskan sektor pariwisata harus siap siaga ketika dihadapkan pada ancaman atau potensi risiko bencana yang langsung maupun tidak langsung. Maka diperlukan kerja sama untuk menjaga ekosistem tersebut tetap kondusif.


"Salah satu caranya adalah dengan media secara kompak selalu menyajikan konten yang sejuk saat terjadi bencana," paparnya.

FGD ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Dewan Penasehat SMSI Pusat Agus Sudibyo, Pakar Komunikasi Politik Kadri, Ketua BPPD Provinsi NTB, Kadispar NTB Moh. Faozal, Ketua BPD PHRI Provinsi NTB I Gusti Lanang, Ketua PHI Provinsi NTB Ainnudin, dan Ketua KONI Provinsi NTB Andi Hadianto. (rrs/mid)