Geger Pajak Pembalut dan Tampon di Tanzania

tim, CNN Indonesia | Selasa, 25/06/2019 20:00 WIB
Geger Pajak Pembalut dan Tampon di Tanzania Ilustrasi pembalut (Istockphoto/Djedzura)
Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan baru pemerintah Tanzania membuat geram perempuan-perempuan menstruasi. Pasalnya, pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak pada pembalut dan tampon.

Seorang aktivis perempuan pada Minggu, mengatakan bahwa hal ini akan menyebabkan sebuah konsekuensi berat untuk para wanita. Pajak atas produk sanitasi perempuan ini sudah mengalami peningkatan pengawasan di seluruh dunia, dan Tanzania pada 2018 bergabung dengan negara lain dengan menghapus pajak pertambahan nilai pada pembalut dan tampon.

Namun pajak itu kembali diperkenalkan saat pembukaan anggaran tahun 2019 minggu lalu.


Menteri Keuangan Philip Mpango mengatakan bahwa menghapus pajak tersebut adalah hal yang kontra-produktif, karena pengecer tidak menurunkan harga jual mereka.


"Apapun alasan yang diberikan pemerintah, pengenalan kembali pajak ini adalah keputusan yang tidak menguntungkan dengan konsekuensi berat bagi sebagian perempuan dan anak perempuan," kata Anna Henga dari Pusat Hukum dan Hak Asasi Manusia (LHRC) kepada AFP.

"Pemerintah sebaiknya mencoba dan memahami mengapa pengecualian itu tidak mengarah pada hasil yang diharapkan, dan kemudian memperbaiki kesalahan dalam penerapan pengecualian itu."

Henga menyerukan subsidi produk atau agar pembalut didistribusikan secara bebas di pusat kesehatan masyarakat.

Kurangnya akses ke pembalut atau tampon dan stigma selama menstruasi sering disebut-sebut sebagai alasan utama anak perempuan bolos sekolah dan berhenti sekolah di negara-negara Afrika.

Anggota parlemen oposisi Zitto Kabwe mengatakan bahwa parlemen pada Jumat bahwa pemerintah telah bertidak terlalu cepat.

"Apakah 12 bulan benar-benar cukup untuk melakukan evaluasi?" tanyanya.

Dia mendesak pemerintah untuk lebih mengontrol penjualan produk sanitasi perempuan.


"Ketika kami menghapus pajak ini, seluruh dunia bertepuk tangan. Dan banyak negara mengikutinya. Dan sekarang kami ingin mengambil langkah mundur."

Pendapat kontra lainnya juga diungkapkan oleh anggota parlemen lainnya Goodluck Mlinga.

"Pemerintah secara bebas mendistribusikan kondom yang digunakan oleh beberapa orang untuk melakukan perzinahan. Mengapa tidak bisa memberikan pembalut ini secara gratis kepada siswa," ucapnya.

(AFP/chs)