Zonasi Sekolah: Sebuah Catatan untuk Orang Tua dan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Christina Ida Purwani, salah satu pengajar di suatu sekolah menengah di Kabupaten Wonogiri, melihat anak didiknya pontang-panting mencari cara tetap bisa bersekolah. Sang siswa tidak bisa masuk SMA negeri impian lantaran Kartu Keluarga-nya berdomisili di Jakarta.

Saat SMP, muridnya tak mendapatkan kendala karena sistem zonasi di Wonogiri memang baru diterapkan di level SMA.

Cerita Christina dan kebingungan muridnya bukan satu-satunya di Indonesia. Dalam dua pekan terakhir, sistem zonasi penerimaan murid baru menuai kontroversi dan bahkan di beberapa daerah memicu kericuhan. Pengaplikasian yang belum serentak juga dianggap makin membuat orang tua kerepotan.

Apalagi, di Indonesia sistem ini masih terbilang baru.

Nisa Felicia, peneliti Lembaga Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mengungkapkan bahwa sistem zonasi ini harus dilihat dari dua sisi yakni sisi kebijakan dan implementasi. 

Dari sisi kebijakan, ada tujuan baik untuk membuat anak bisa bersekolah dekat dengan tempat tinggal tanpa melihat hasil Ujian Nasional sebagai syarat awal mutlak. Penerapan zonasi juga memiliki tujuan untuk menghapus konsep sekolah favorit pada sekolah negeri yang memang disokong negara. 

Nisa berpendapat seharusnya sekolah negeri bisa dinikmati siapapun tanpa terkungkung keharusan nilai setinggi langit. Sistem zonasi jelas memberikan kesempatan pendidikan buat semua tanpa mengkotak-kotakkan.

"Anak mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," ujarnya.

Sementara dari sisi implementasi, pemerintah daerah yang lebih banyak memainkan peran karena berhak mendefinisikan luasan zona, jumlah anak yang bisa diterima, ketersediaan bangku sekaligus tenaga pendidik.

Sisi implementasi inilah yang dianggap berantakan. 

"Setelah berjalan, baru sadar ada kekurangan bangku, baru sadar ternyata anak-anak yang tinggal di daerah A, misal, ada cukup banyak, enggak bisa menampung. Daerah belum bisa menghitung jumlah lulusan dan bangku yang tersedia. Berantakan di situ (implementasi). Jadi jangan sampai kebijakan yang disalahkan," kata Nisa. 

Dia menilai penerapan zonasi membuka mata pelaku pendidikan dan masyarakat bahwa pendidikan di Indonesia memang belum merata, termasuk fasilitas sekolah seperti perpustakaan, lapangan olahraga, laboratorium serta sarana penunjang lain. 

Saat anak tidak bisa masuk ke sekolah 'favorit' karena masalah lokasi, maka ia mau tak mau harus bersekolah di zona yang sudah ditentukan dan menerima fasilitas yang ada. Jika tetap ingin ke sekolah idaman, maka ia harus pindah domisili. 

Meniru negara lain

Penerapan sistem zonasi didasarkan pada keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang baik dan mumpuni.

Penerapan zonasi sekolah ini pun bukan tanpa dasar dan sudah lebih dulu diterapkan di negara-negara lain sejak bertahun-tahun lalu, misalnya saja di Amerika Serikat, Australia, negara-negara Eropa, dan bahkan Malaysia. Nisa tidak bisa memastikan Indonesia menganut zonasi ala negara mana.

Menurut Nisa, di negara-negara Barat, secara natural orang sudah tahu akan bersekolah dekat rumah. Ibarat bayi yang lahir di suatu wilayah, sekolahnya di masa depan sudah bisa dipetakan. Hanya saja, sistem ini pun tidak saklek.

"Semisal saya di negara bagian New York. Saya sih masih bisa negosiasi. Saya tadi di tempat A lalu ke B, atau pindah zona. Tapi anak saya sudah terlanjur sekolah di A dan kalau pindah khawatir harus cari teman lagi, penyesuaian lagi. Jadi enggak saklek banget," kata perempuan yang juga menjadi pengajar di Fakultas Pendidikan, Sampoerna University ini saat dihubungi CNNIndonesia.com via telepon, Rabu.

Faishal Teguh Ismadi, pria yang pernah menetap di prefektur Saga, Jepang, selama empat tahun pun membenarkan bahwa Jepang memang menganut sistem ini untuk anak SD dan SMP. Dia juga mengungkapkan sistem zonasi di Jepang ini sangat memudahkan pendidikan anak.

Faishal pindah ke Jepang di tahun 2011 bersama dengan dua anak dan istrinya. Dia memutuskan untuk menyekolahkan anak-anaknya di Jepang.

Foto: Istockphoto/TayaweeSupan ilustrasi anak SD di Jepang

"Saya lapor ke city hall pas anak pindah. Terus oleh city hall diarahkan ke semacam instansi khusus pendidikan. Pas ke sana langsung diarahkan ke SD yang terdekat. Jadi file dan identitas anak-anak tampaknya dari city hall sudah terintegrasi ke bagian pendidikan dan ke sekolah. Jadi enggak perlu repot-repot daftar ke SD," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (26/6).

"Yang jelas enggak ribet harus datang ke sekolah untuk daftar. Seingat saya, kami malah yang diberi undangan untuk datang ke sekolah sebelum entrance ceremony untuk mendapat pengarahan mengenai peraturan sekolah, baju sekolah, apa yg harus dibawa, dan lainnya."

Berbagai kemudahan pun dirasakan Faishal dari penerapan sistem ini. Dia mengungkapkan bahwa koordinasi antar sekolah dengan wali murid jadi lebih mudah.

"Memang kalau di Jepang anak SD harus jalan kaki. Kalau SMP sudah mulai boleh pakai sepeda. Yang dirasakan dengan sistem zonasi jepang ya serba mudah. Anak-anak ke sekolah jalan kaki secara berkelompok berdasarkan area yang berdekatan. Koordinasi antara sekolah dengan wali murid juga lebih mudah karena based on area."

Senada dengan Faishal, Mizuta Sary yang sudah 18 tahun menetap di Jepang juga merasakan mengungkapkan hal yang sama.

"Baik kaya, miskin, semuanya sama sesuai zona, itu yang bikin salut," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

"Kalau sesuai zona, sebagai orang tua dimudahkan karena tidak perlu antar jemput. Selain itu, juga diajarkan berkomunikasi antar sesama zona. Alhamdulilah sistem lalu lintas di Jepang sangat teratur, sehingga kami tenang mereka jalan kaki ke sekolah karena tidak jauh juga dari rumah."

Lalu bagaimana jika membandingkan sistem zonasi Jepang dan Indonesia?

"Enggak bisa dibandingkan. Di Indonesia tiap sekolah kualitas dan fasilitas berbeda meski sama-sama sekolah negeri. Sedangkan di Jepang semua sekolah punya fasilitas dan kualitas yang sama," kata Faishal.

"Misal SD di pusat kota sampai di pinggiran akan punya standar yang sama. Penyebaran SD dan SMP pun merata, tidak seperti di Indonesia yang rata-rata terpusat di wilayah-wilayah tertentu, atau kota saja dan saling berdekatan.

Di Jepang sendiri, perpindahan zona masih memungkinkan karena sistemnya sangat fleksibel.

Sary, ibu dari Mizuta Atsuki, mengungkapkan orang tua yang ingin memasukkan anaknya di SD yang berbeda zona hanya perlu melakukan wawancara. Sedangkan ketika ingin pindah zona saat masuk SMP, dikatakan dia, pilihannya adalah masuk beda zona atau masuk ke sekolah favorit.

"Banyak yang menginginkan sekolah swasta, nah mereka para orang tua enggak memikirkan zona asal bisa masuk di sekolah favorit tersebut."

Agar bisa masuk SMP favorit, Sary yang tinggal di Kochi mengungkapkan bahwa di Jepang sendiri ada 'kebiasaan' orang tua berlomba-lomba untuk memasukkan anak ke bimbingan belajar sejak SD kelas 1 sampai kelas 5.

"Sistem SD-SMP di sini (Jepang) semua negeri. SMP atau SMA yang favorit itu kebanyakan swasta. Enaknya di sini kalau sesuai zona, enggak usah memikirkan anak kita mau sekolah ke mana, apakah ada tempat duduk (kuota memadai) seperti di Indonesia dulu."

Catatan untuk orang tua dan anak

Kembali ke Tanah Air, sekolah dalam zonasi tempat tinggal memang belum tentu sekolah impian dengan segala kelebihannya. Tak pelak, ini pun berimbas pada kondisi psikologis anak. 

Psikolog Mira Amir menyebut respons anak yang akan masuk SD, SMP dan SMA tentu berbeda. Namun yang sama-sama mempengaruhi anak adalah respons orang tua. 

"Anak yang mau masuk SD kan belum paham tentang sekolah bagus, seharusnya tidak terlalu bermasalah. Kembali lagi gimana orang tua bersikap," kata Mira saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon pada Kamis (27/6). 

Anak usia SD masih bergantung pada orang tua, sehingga urusan pilihan sekolah jadi keputusan orang tua. Sementara anak usia SMP berada di tahap praremaja yang memandang teman sebagai unsur yang penting dan pada akhirnya mempengaruhi pilihan sekolah.

Untuk SMA, orientasi pilihan mempertimbangkan masuk perguruan tinggi negeri favorit. Anak SMA kemungkinan merasa lebih kecewa daripada adik-adiknya saat tak diterima di sekolah favorit.

"Secara psikologis cara anak bersikap tidak bisa lepas dari orang tua membangun sikapnya. Enggak sedikit pada kasus yang saya temui anak mengejar sekolah unggulan karena ambisi orang tua (misal), masuk SMA X ini ya. Tak jarang dari guru juga. Jadi kebanyakan adalah pengaruh orang dewasa," jelas dia. 

Mira menyebut jika orang tua menunjukkan sikap tak puas atau uring-uringan, dampaknya terasa pada anak dan bisa mengganggu proses belajar. Yang harus dipertimbangkan adalah proses adaptasi.

Saat anak cukup tangguh, maka adaptasi tak perlu waktu lama. Namun jika anak anak datang dari keluarga yang cukup kaku maka bakal lebih lama. 

Mira memberikan catatan bahwa penting sekali untuk membangun rasa percaya diri anak. Orang tua perlu meyakinkan anak bahwa ia bisa belajar di sekolah manapun dan bahwa belajar tak melulu menunggu 'disuapi' guru tetapi bisa dari buku, informasi di sekeliling juga dari internet. 

"Yakinkan anak bahwa dia memang pintar dan tak masalah mau sekolah di manapun. Bangun rasa percaya diri anak (katakan) kamu bisa," imbuhnya.

Catatan untuk pemerintah

Melihat pengaplikasian zonasi di Indonesia, Nisa memberikan beberapa catatan untuk pemerintah.

Langkah pertama, pemetaan. Pemda perlu berhitung jumlah lulusan dan jumlah bangku yang tersedia. Dia menemukan di Kabupaten Probolinggo ada banyak hal terlewat di tahun pertama penerapan sistem tersebut. Dulu sekolah bisa menutup penerimaan siswa saat kuota penuh, tetapi tidak demikian di sistem zonasi. Akibatnya perlu penambahan bangku bahkan ruang kelas. 

Kedua, terkait kualitas. Saat input siswa sudah merata, maka perlu diimbangi kualitas proses belajar terutama dari elemen guru. Jika tak ada lagi sekolah favorit, maka perlu komitmen untuk menjadikan semua guru di semua sekolah sama baiknya. 

Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino ilustrasi anak sekolah

Ketiga, penerapan sistem zonasi tidak menutup kemungkinan membangun kerjasama dengan swasta. Pasalnya pengadaan bangku, fasilitas atau bahkan guru tak bisa dilakukan dalam sekejap mata.

Konsekuensinya, tak boleh ada diskriminasi terhadap guru sekolah swasta. Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru seharusnya bisa diikuti baik guru sekolah negeri maupun swasta. 

"Sistem zonasi jangan dianggap untuk pemerataan, itu justru memberikan fondasi. Proses tetap perlu diintervensi, kualitas dipastikan. Kita menerapkan zonasi lalu ketimpangan pendidikan selesai? Tidak seperti itu," ujarnya.

(els/chs)