Rakornas Kemenpar III Masih Berkutat Soal Sinergi Lembaga

CNN Indonesia | Selasa, 10/09/2019 15:52 WIB
Rakornas Kemenpar III Masih Berkutat Soal Sinergi Lembaga Pemandangan Pantai Mandalika di Lombok, NTB, salah satu dari lima destinasi super prioritas yang ditetapkan Presiden Jokowi. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/ama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pariwisata menggelar Rapat Koordnasi Nasional (Rakornas) III dengan fokus membahas pengembangan lima destinasi super prioritas yang ditetapkan Presiden Joko Widodo setelah rapat terbatas pada 15 Juli 2019.

Kelima destinasi super priorias tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menyebutkan tahap pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan infrastruktur dan utilitas dasar pada tahun 2020.



"Critical Success Factor (CSF) di Borobudur adalah Bandara Yogyakarta International yang akan menampung lebih banyak wisatawan," ujar Arief saat memberikan kata sambutan dalam acara Rakornas III di Swissotel, Jakarta, Selasa (10/9).

Selain Menteri Pariwisata, acara Rakornas kali ini juga dihadiri oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L)terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang turut membahas pengembangan kelima destinasi super prioritas.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menuturkan tugas berat badan otorita wisata adalah mengkoordinasikan enam K/L terkait dengan beberapa pemerintah daerah.

Menurutnya sinkronisasi kelembagaan harus tercipta dan tidak hanya mengedepankan ego sektoral, sehingga bisa mengkoordinasikan dengan detil.


Sementara itu Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyinggung soal pembangunan sumber daya manusia yang lebih penting ketimbang infrastruktur.

"Membangun infrastruktur itu lebih gampang ketimbang mendidik masyarakat untuk mengadopsi kultur masyarakat," ujar Basuki.

"Kalau di Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang mungkin warganya lebih terbuka ketimbang Toba dan Mandalika."

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyinggung sektor pariwisata harus memperbesar devisa bukan semata-mata jumlah wisatawan, karena Indonesia butuh pariwisata yang berkelanjutan dan nilai tambah yang tinggi.

"Kita sama-sama berharap Pariwisata bisa menjadi pelaku utama dalam penyumbang devisa, bukan lagi sebagai pelengkap," ujar Bambang.

(agr/ard)