SUDUT CERITA
Jumisih Berpacu di Antara Ancaman PHK Buruh dan Corona
CNN Indonesia
Jumat, 01 Mei 2020 16:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perawakan mungil tak jadi patokan sebuah nyali. Pagi jelang siang pada pengujung Agustus 2019 lalu, Jumisih berdiri di antara kerumunan buruh di depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Suaranya lantang, sesekali menghentak, lalu meminta dukungan dari massa buruh.
Saat itu, mereka sedang menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap tak memihak buruh. Ini bukan orasi pertamanya. Ia kerap terlihat pada beberapa aksi protes di DPR, juga di depan Istana Negara
Tapi waktu-waktu belakangan ini, virus corona membuat gerakannya melambat-meski tak berhenti. Ia tetap menghimpun dan menampung pengaduan kasus-kasus ketenagakerjaan. Tapi diakuinya, kegiatan advokasi agak sukar dijalankan. Apalagi yang berkaitan dengan persidangan hubungan industrial, kasus ketenagakerjaan.
"Kalau di perburuhan itu kan ada kasus yang tidak bisa menunggu. Dan anggota ini kan selalu berpacu dengan persoalan perut ya. Jadi kalau misalnya ada kasus perburuhan, itu berkaitan dengan bagaimana dia tidak bisa bertahan hidup karena upahnya tidak ada," jelas Jumisih kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.
Perempuan usia 42 ini mulai aktif berorganisasi sejak 2003 silam. Bermula dari pengalaman getir ditinggal bosnya kabur. Pengusaha asal Taiwan itu tak membayarkan upah dan pesangon Jumisih. Yang tersisa hanya mesin-mesin pabrik.
Jumisih dan kawan-kawan sempat menduduki pabrik selama tiga bulan. Ia memimpin sekitar 420 buruh pabrik hingga akhirnya melelang pabrik tersebut. Begitu status hukum didapat dan lelang berhasil, hasil dibagi ke seluruh buruh pabrik.
Bermula dari proses itu, pada 2009 ia bersama sejumlah kawan mendirikan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) hingga kini. Ada sekitar 1.000 anggota yang tersebar di Jakarta Utara, Bekasi, hingga Jawa Tengah.
Selama wabah Virus Corona penyebab Covid-19 belum bisa direm, aktivitas pendampingan dilakukan melalui online.
"Yang kemudian banyak kami lakukan adalah meeting online, baik di tingkat federasi, organisatoris ataupun tingkat basis. Selain di FBLP, saya juga aktif di KPBI ... kami membuat kepanitiaan darurat Covid-19," tutur dia lagi.
Jumisih mendukung kebijakan pembatasan jarak dan aktivitas, sekalipun ia tak menampik efeknya memberatkan bagi dirinya. Mau tak mau, ia harus membagi peran sebagai seorang ibu, organisatoris di gerakan buruh, sekaligus seorang mahasiswa.
Meski urusan domestik telah dibagi dengan pasangan, kewalahan tetap masih dirasakan.
"Karena kan organisasional itu juga berpikir, tentang organisasi dan anggota. Lalu saya sendiri sebagai mahasiswa dan, sebagai ibu. Tentu saja ini memberatkan ya. Agak berat. Agak kesulitan membagi waktu," ungkap ibu satu anak ini.
Kebetulan belaka, kelas kuliahnya dilakukan pada pagi dan sore sementara pada waktu itu pula ia mesti menemani sang anak mengerjakan tugas online. Saat ini Jumisih juga tengah menghadapi Ujian Tengah Semester (UTS). Sehingga konsentrasi pun harus dibagi.
"Jadi misalnya bangun tidur pagi, kalau ada kesempatan belajar ya belajar dulu, karena sekarang masa-masa UTS. Lalu melakukan aktivitas domestik sama pasangan, bagi peran. Kemudian setengah 8 itu kan anak saya sudah dapat WA dari gurunya untuk mengerjakan tugas," cerita dia.
"Jadi mulai mengerjakan tugas sama anak, lalu kuliah online, lalu nyambi-nyambi pekerjaan organisasi. ... Misalnya hari ini, ada pengaduan terkait perundingan yang deadlock dengan pengusaha. Dan ini kan butuh manajemen waktu, pikiran dan, memang menjadi memberatkan," lanjut Jumisih.
Tapi betapapun berat, ia mendukung pemberlakuan kebijakan menjaga jarak demi menghambat penyebaran virus corona. "Agar korban tidak semakin bertambah. Karena setiap hari korban kan terus bertambah, baik yang meninggal atau positif," kata dia lagi.
Sayangnya lanjut Jumisih, ia merasa dukungan itu tak disambut baik oleh pemerintah. Seperti bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, pemberlakuan kebijakan pembatasan jarak dan aktivitas ini tak dibarengi dengan perlindungan upah buruh dan keberlanjutan pekerjaan.
"Jadi kayak setengah hati begitu. ... Sebenarnya apa yang kami lakukan ini kan bentuk kerja sama dengan pemerintah demi memerangi Covid-19. Dan supaya cepat berlalu, dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal," tutur dia.
Situasi pandemi menurut Jumisih, membuat buruh perempuan sepertinya tak bisa merayakan May Day seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak bisa berteriak lantang di jalan-jalan dan pusat pemerintahan untuk memprotes kebijakan negara yang dinilai tak tepat. Sementara ancaman terus mengintai.
"Ancaman buruh dirumahkan tanpa upah dan tidak mendapat THR, muncul dalam situasi ini, karena pengusaha berargumentasi merugi karena Covid-19. Padahal pengusaha sudah menumpuk keuntungan berpuluh-puluh tahun. Sementara pemerintah telah banyak memberikan intensif ke pengusaha. Kenapa perlindungan ke buruh nyaris tak ada?" kata Jumisih.
Organisasinya mencatat, kondisi May Day tahun ini kian kelam lantaran rentetan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, juga Jawa Timur. Dampaknya, mata rantai pencaharian ekonomi buruh dan keluarganya pun terputus. Terlebih, jika korban PHK massal adalah buruh perempuan pencari nafkah utama.
"Buruh perempuan akan rentan menjadi korban KDRT, dipicu karena tekanan ekonomi keluarga yang merosot drastis hingga perselisihan keluarga. Kerentanan asupan gizi keluarga karena sumber pendapatan berkurang. Stres meningkat," tulis Jumisih.
Pada Maret 2020 lalu Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerukan pentingnya integrasi perspektif HAM yang inklusif khususnya pada perempuan dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab kebijakan berupa pembatasan jarak fisik dan sosial bukan tak mungkin justru melahirkan dampak yang khas bagi perempuan. Utamanya terkait posisi perempuan dalam keluarga dan sebagai perempuan pekerja.
"Kebijakan pembatasan sosial dapat menambah beban kerja berlapis terhadap perempuan, terutama sebagai ibu," tulis pernyataan tersebut.
Jika bertolok pada situasi wabah sebelumnya, situasi pandemi Covid-19 ini berpotensi memunculkan beban kerja berlapis bagi buruh perempuan. Badan PBB untuk Kependudukan (UNFPA) dalam laporan resminya menyatakan, dalam kasus wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016, selain masalah kesejahteraan, beban kerja berlapis, perempuan juga menghadapi risiko paling tinggi terpapar karena peran sebagai pengasuh dan petugas kesehatan.
[Gambas:Video CNN]
Potensi dampak serupa diperkirakan juga terjadi untuk wabah Covid-19. Penutupan sekolah bakal meningkatkan beban perawatan rumah dan keluarga-yang sejauh ini masih dibebankan pada perempuan. Ketika perempuan kelelahan mengurus keluarga, rumah tangga dan, aktivitas lain dalam waktu bersamaan maka daya tahan tubuh cenderung melemah. Akibatnya menurut laporan tersebut, risiko terpapar virus pun kian rentan.
Kebijakan pembatasan operasional yang memengaruhi industri jasa dan tenaga kerja informal pun didominasi perempuan. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pekerja informal perempuan sebanyak 61 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.
Selamat Hari Buruh! (nma)
[Gambas:Video CNN]
Saat itu, mereka sedang menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap tak memihak buruh. Ini bukan orasi pertamanya. Ia kerap terlihat pada beberapa aksi protes di DPR, juga di depan Istana Negara
Tapi waktu-waktu belakangan ini, virus corona membuat gerakannya melambat-meski tak berhenti. Ia tetap menghimpun dan menampung pengaduan kasus-kasus ketenagakerjaan. Tapi diakuinya, kegiatan advokasi agak sukar dijalankan. Apalagi yang berkaitan dengan persidangan hubungan industrial, kasus ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Ilustrasi: Aksi buruh perempuan. (Foto: CNN Indonesia/ Andry Novelino) |
Perempuan usia 42 ini mulai aktif berorganisasi sejak 2003 silam. Bermula dari pengalaman getir ditinggal bosnya kabur. Pengusaha asal Taiwan itu tak membayarkan upah dan pesangon Jumisih. Yang tersisa hanya mesin-mesin pabrik.
Jumisih dan kawan-kawan sempat menduduki pabrik selama tiga bulan. Ia memimpin sekitar 420 buruh pabrik hingga akhirnya melelang pabrik tersebut. Begitu status hukum didapat dan lelang berhasil, hasil dibagi ke seluruh buruh pabrik.
Bermula dari proses itu, pada 2009 ia bersama sejumlah kawan mendirikan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) hingga kini. Ada sekitar 1.000 anggota yang tersebar di Jakarta Utara, Bekasi, hingga Jawa Tengah.
Selama wabah Virus Corona penyebab Covid-19 belum bisa direm, aktivitas pendampingan dilakukan melalui online.
"Yang kemudian banyak kami lakukan adalah meeting online, baik di tingkat federasi, organisatoris ataupun tingkat basis. Selain di FBLP, saya juga aktif di KPBI ... kami membuat kepanitiaan darurat Covid-19," tutur dia lagi.
Jumisih mendukung kebijakan pembatasan jarak dan aktivitas, sekalipun ia tak menampik efeknya memberatkan bagi dirinya. Mau tak mau, ia harus membagi peran sebagai seorang ibu, organisatoris di gerakan buruh, sekaligus seorang mahasiswa.
Lihat juga:Cerita Gemas Para Ibu saat WFH Bersama Anak |
"Karena kan organisasional itu juga berpikir, tentang organisasi dan anggota. Lalu saya sendiri sebagai mahasiswa dan, sebagai ibu. Tentu saja ini memberatkan ya. Agak berat. Agak kesulitan membagi waktu," ungkap ibu satu anak ini.
Kebetulan belaka, kelas kuliahnya dilakukan pada pagi dan sore sementara pada waktu itu pula ia mesti menemani sang anak mengerjakan tugas online. Saat ini Jumisih juga tengah menghadapi Ujian Tengah Semester (UTS). Sehingga konsentrasi pun harus dibagi.
"Jadi misalnya bangun tidur pagi, kalau ada kesempatan belajar ya belajar dulu, karena sekarang masa-masa UTS. Lalu melakukan aktivitas domestik sama pasangan, bagi peran. Kemudian setengah 8 itu kan anak saya sudah dapat WA dari gurunya untuk mengerjakan tugas," cerita dia.
"Jadi mulai mengerjakan tugas sama anak, lalu kuliah online, lalu nyambi-nyambi pekerjaan organisasi. ... Misalnya hari ini, ada pengaduan terkait perundingan yang deadlock dengan pengusaha. Dan ini kan butuh manajemen waktu, pikiran dan, memang menjadi memberatkan," lanjut Jumisih.
Tapi betapapun berat, ia mendukung pemberlakuan kebijakan menjaga jarak demi menghambat penyebaran virus corona. "Agar korban tidak semakin bertambah. Karena setiap hari korban kan terus bertambah, baik yang meninggal atau positif," kata dia lagi.
 Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq) |
"Jadi kayak setengah hati begitu. ... Sebenarnya apa yang kami lakukan ini kan bentuk kerja sama dengan pemerintah demi memerangi Covid-19. Dan supaya cepat berlalu, dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal," tutur dia.
Situasi pandemi menurut Jumisih, membuat buruh perempuan sepertinya tak bisa merayakan May Day seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak bisa berteriak lantang di jalan-jalan dan pusat pemerintahan untuk memprotes kebijakan negara yang dinilai tak tepat. Sementara ancaman terus mengintai.
"Ancaman buruh dirumahkan tanpa upah dan tidak mendapat THR, muncul dalam situasi ini, karena pengusaha berargumentasi merugi karena Covid-19. Padahal pengusaha sudah menumpuk keuntungan berpuluh-puluh tahun. Sementara pemerintah telah banyak memberikan intensif ke pengusaha. Kenapa perlindungan ke buruh nyaris tak ada?" kata Jumisih.
Organisasinya mencatat, kondisi May Day tahun ini kian kelam lantaran rentetan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, juga Jawa Timur. Dampaknya, mata rantai pencaharian ekonomi buruh dan keluarganya pun terputus. Terlebih, jika korban PHK massal adalah buruh perempuan pencari nafkah utama.
"Buruh perempuan akan rentan menjadi korban KDRT, dipicu karena tekanan ekonomi keluarga yang merosot drastis hingga perselisihan keluarga. Kerentanan asupan gizi keluarga karena sumber pendapatan berkurang. Stres meningkat," tulis Jumisih.
Lihat juga:Buruh Perempuan Rentan Alami KDRT Akibat PHK |
"Kebijakan pembatasan sosial dapat menambah beban kerja berlapis terhadap perempuan, terutama sebagai ibu," tulis pernyataan tersebut.
Jika bertolok pada situasi wabah sebelumnya, situasi pandemi Covid-19 ini berpotensi memunculkan beban kerja berlapis bagi buruh perempuan. Badan PBB untuk Kependudukan (UNFPA) dalam laporan resminya menyatakan, dalam kasus wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016, selain masalah kesejahteraan, beban kerja berlapis, perempuan juga menghadapi risiko paling tinggi terpapar karena peran sebagai pengasuh dan petugas kesehatan.
[Gambas:Video CNN]
Potensi dampak serupa diperkirakan juga terjadi untuk wabah Covid-19. Penutupan sekolah bakal meningkatkan beban perawatan rumah dan keluarga-yang sejauh ini masih dibebankan pada perempuan. Ketika perempuan kelelahan mengurus keluarga, rumah tangga dan, aktivitas lain dalam waktu bersamaan maka daya tahan tubuh cenderung melemah. Akibatnya menurut laporan tersebut, risiko terpapar virus pun kian rentan.
Kebijakan pembatasan operasional yang memengaruhi industri jasa dan tenaga kerja informal pun didominasi perempuan. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pekerja informal perempuan sebanyak 61 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.
Selamat Hari Buruh! (nma)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER